UTS Audit

Posted: April 3, 2016 in Audit 3, EDP Audit, Manajemen Audit, Seminar Audit

UJIAN TENGAH SEMESTER 4 MATA KULIAH

KONSENTRASI AUDIT

(Manajemen Audit, Seminar Audit, EDP, dan Audit 3)

UNJ

 

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ARIEF FAUZI

8335123535

S1 AKUNTANSI REGULER 2012

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2015

A. KASUS

Sebuah perusahaan diketahui mengalami masalah perpajakan ketika diaudit. Auditor menemukan bahwa pajak kurang bayar perusahaan tersebut sebesar Rp 10 milyar. Hal ini disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di bagian pajak perusahaan tersebut. Dia juga mengambil sebesar 4% dari jumlah pajak tersebut. Aksi kecurangan ini tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan. Hal ini disebabkan karena karyawan tersebut selalu melaporkan kepada pimpinan perusahaan bahwa besarnya jumlah pajak perusahaan sedikit dan hal itu wajar. Sedangkan pimpinan perusahaan percaya begitu saja terhadap laporan karyawannya tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya.

Atas kejadian tersebut, perusahaan diminta untuk membayar sebesar Rp 10 milyar, tetapi di sisi lain perusahaan tidak memiliki cukup dana karena kas perusahaan kosong. Perusahaan juga belum membayar gaji pegawai selama dua bulan. Perusahaan juga tidak bisa mengajukan kredit kepada perbankan untuk melunasi utang pajakanya karena kondisi keuangan perusahaan buruk dan pengajuan kreditnya akan ditolak. Lalu perusahaan meminta keringanan untuk membayar pajak dan disepakati besarnya pajak yang harus dibayar sebesar Rp 2 milyar dari Rp 10 milyar. Hal ini karena adanya kebijakan Tax Amnesty yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah.

Selain itu, perusahaan juga mengakui adanya biaya eksternal dalam produksi dan distribusi barang. Biaya-biaya eksternal ini yaitu biaya pungli di jalan, biaya keamanan dan lain-lain. Apabila perusahaan mencatatkan biaya ini dalam laporan keuangannya, biaya-biaya ini tidak dapat dipertanggung jawabkan dan juga sangat berisiko untuk disalahgunakan karena tidak adanya bukti transaksi atas biaya ini.

 

B. Artikel Tentang Sunset Policy

Kepala BKF Jelaskan Beda Sunset Policy Jilid II

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akan menerapkan kebijakan penghapusan sanksi bunga atas kekurangan pembayaran pajak melalui pembetulan surat pemberitahuan (SPT) atau sunset policy mulai 1 Mei mendatang.

Lantas apa yang membedakan kebijakan fiskal jilid II tersebut dengan sunset policy yang pernah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2008 lalu?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan setidaknya ada satu perbedaan mendasar dari sunset policy di era Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito kali ini dengan yang diterapkan Darmin Nasution, Dirjen Pajak terdahulu.

“Strategi besarnya sama yaitu out reach wajib pajak akan dilakukan setelah pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dimasukkan. Tetapi kalau dulu pembetulan dilakukan secara sukarela, yang sekarang ini Ditjen Pajak sudah ada datanya,” ujar Suahasil di Jakarta, Selasa (28/4) petang.

Artinya, DJP tidak akan menerima begitu saja pembetulan SPT yang dilakukan wajib pajak namun akan melakukan pemeriksaan silang dengan menggunakan data yang dimilikinya.

Menurut Suahasil, wajib pajak baru bisa memperoleh penghapusan denda setelah melaporkan SPT pajak penghasilannya (PPh) kepada DJP.

“Sunset policy kan menyasar para wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam melaporkan SPT nya. Nantinya yang sudah bayar pajak dengan rapih dan benar tidak akan disentuh,” kata Suahasil.

Dongkrak Penerimaan Pajak

Meskipun metode yang digunakan dalam menjaring kesukarelaan wajib pajak untuk membetulkan SPT berbeda, namun Suahasil memastikan tujuan akhir dari sunset policy beda generasi itu sama saja, yaitu meningkatkan penerimaan pajak yang melempem sepanjang kuartal I 2015.

“Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak,” ujarnya.

Sepanjang Januari-Maret 2015, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan DJP sebesar Rp 198,2 triliun atau baru 15,3 persen dibandingkan dengan target yang dibebankan tahun ini Rp 1.294,2 triliun. Realisasi tersebut mengalami penurunan 5,6 persen dibandingkan pendapatan kuartal I 2015 yang mencapai Rp 210 triliun.

Dari 17 jenis pajak yang dipungut oleh DJP, hanya enam pos penerimaan pajak yang mengalami kenaikan, yakni pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25/29 orang pribadi (OP), PPh pasal 26, PPh final, dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri.

Sebaliknya, 11 jenis pajak lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Pada kelompok PPh non-migas, yang mengalami kontraksi adalah PPh pasal 22 minus 5,9 persen, PPh pasal 22 impor negatif 9,95 persen, PPh pasal 25/29 badan turun 14,68 persen, dan PPh non-migas lainnya terkoreksi 8,57 persen.Kendati demikian, secara kumulatif penerimaan PPh non-migas meningkat 1 persen, dari Rp 103,86 triliun pada kuartal I 2014 menjadi Rp 104,9 triliun pada Januari-Maret 2015.

 

C. PEMBAHASAN KASUS

Dalam kasus ini perusahaan tidak bisa membayar pajak yang terutang sebesar Rp 10 milyar. Oleh karena itu perusahaan meminta keringanan pajak dan perusahaan akhirnya hanya membayar Rp 2 milyar dari Rp 10 milyar. Perusahaan menggunakan kebijakan Tax Amnesty yang baru disahkan oleh pemerintah untuk meminta keringanan pajak.

Tax amnesty adalah pengampunan pajak dengan menghapus pajak terutang dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya dikenakan lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat mangkir dari pembayaran pajak.

Kebijakan ini dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan perpajakan tahun 2015 dan yang akan datang. Pada tahun 2015 ini target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.200 triliun dan baru terealisasi hingga bulan Oktober ini sebesar 53 % atau setara dengan Rp 600 triliun.

Kebijakan ini sangat menguntungkan wajib pajak karena wajib pajak hanya membayar pokoknya saja tanpa harus dikenakan denda dan bunganya apabila wajib pajak mengakui kesalahannya dan bersedia melunasinya sebelum tahun 2016.

Dari sisi internal control perusahaan, perusahaan belum optimal menerapkan internal control yang baik. Pimpinan perusahaan tidak mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pimpinan perusahan tentang perpajakan dan ia juga terlalu percaya kepada karyawan pajak atas laporan-laporan pajak yang diberikan tanpa mengecek bukti-bukti pajak yang ada.

Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pajak tersebut dilakukan karena adanya kesempatan dan kebutuhan. Kesempatan yang dimaskud adalah lemahnya internal control perusahaan serta kurangnya pengetahuan pimpinan perusahaan tentang perpajakan sehingga karyawan pajak dapat leluasa memanipulasi laporan pajaknya. Sedangkan kebutuhan adalah karyawan pajak kemungkinan membutuhkan uang lebih karena ia merasa gaji pokok sebesar Rp 8 juta tidak cukup.

Selain itu komite audit juga tidak bisa mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pajak. Komite audit seharusnya bisa lebih optimal untuk mendeteksi sedini mungkin atas kecurangan yang akan terjadi di perusahaan. Jika kecurangan ini bisa diketahui dari awal, maka manajemen perusahaan bisa menegur karyawan pajak tersebut dan dapat meminimalisir kerugian perusahaan.

Dalam kaitannya dengan Externality Cost. Perusahaan akan sulit untuk mengakui dan mencatat beban-beban ini ke dalam laporan keuangan karena transaksi-transaksi yang dilakukan merupakan transaksi illegal dan tidak adanya bukti transaksi. Jika transaksi ini dicatat sebagai beban di laporan keuangan, maka laba perusahaan akan berkurang dan pajak yang dibayarkan perusahaan juga akan lebih sedikit. Pegawai pajak juga tidak bisa menelusuri beban ini karena tidak adanya bukti-bukti yang cukup dan sering terjadi penyelewengan. Selain itu auditor juga perlu menelusuri lebih dalam atas akun ini untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan.

Dari sisi EDP, perusahaan belum mengoptimalkan sistem perpajakan berbasis komputerisasi yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan ini. Pengawasan sistem EDP juga wajib diperlukan untuk mengurangi resiko pencurian data perusahaan sehingga tidak sembarang orang dapat mengubah data untuk kepentingan tertentu.

 

D. SOLUSI

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah memperbaiki internal control perusahaan agar bisa meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan karyawan. Selain itu perusahaan juga bisa membuat sebuah sistem pencatatan perpajakan berbasis komputer yang dapat saling terhubung. Untuk membayar pajak sebesar Rp 2 milyar, perusahaan dapat meminta keringanan untuk mencicil pajak terutang tersebut agar perusahaan bisa kembali beroperasi seperti biasanya dikarenakan jika menjual seluruh asetnya perusahaan akan bangkrut dan tidak dapat beroperasi kembali.

 

DAFTAR PUSTAKA

https://arezky125.wordpress.com/2013/05/13/faktor-pemicu-fraud/

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150429081638-78-49940/kepala-bkf-jelaskan-beda-sunset-policy-jilid-ii/

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150428121759-78-49690/sunset-policy-jilid-ii-berlaku-mulai-1-mei-2015/

http://firmsstat.blogspot.co.id/2009/05/komite-audit.html

http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=19&q=&hlm=6

http://pakdheomerwin.blogspot.co.id/2012/12/internal-control.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s