Kasus Pelanggaran Etika Akuntansi Manajemen oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Posted: December 7, 2014 in Akuntansi Manajemen

KASUS PELANGGARAN ETIKA AKUNTANSI MANAJEMEN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen)

UNJ

 

Disusun Oleh :

Aullia Rahmah    8335123522

M. Arief Fauzi     8335123535

Mutia Annisa O   8335120533

S1 Akuntansi Reguler B 2012

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2014

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Manajemen. Dalam penulisan makalah ini penulis membahas tentang “Kasus Pelanggaran Etika Akuntansi Manajemen oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan” sesuai dengan tujuan instruksional khusus mata kuliah Akuntansi Manajemen, Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Dengan menyelesaikan makalah ini, tidak jarang penulis menemui kesulitan. Namun penulis sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran, dari semua pihak yang membaca, yang sifatnya membangun untuk dijadikan bahan masukan guna penulisan yang akan datang sehingga menjadi lebih baik lagi. Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ratna Anggraeni Z.R, SE, M.Ak,CA. selaku dosen Akuntansi Manajemen, kedua orang tua yang telah memberikan dukungan serta doanya, dan teman-teman S1 Akuntansi Regular B 2012 sebagai tempat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Penulis

 

Jakarta, Desember 2014

 

 

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Akuntan sebagai suatu profesi yang digeluti oleh banyak orang memiliki banyak standar-standar etika sebagai pedoman berperilaku dan bersikap secara professional sesuai dengan profesi akuntan itu sendiri.

IMA (Institute of Management Accountants) mengeluarkan suatu pernyataan yang menguraikan tentang standar perilaku etis akuntan manajemen. Standar perilaku tersebut adalah: competence (kompetensi), confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas), dan Objective of Management Accountant (Tujuan dari Akuntansi Manajemen).

Dalam beberapa tahun terakhir, Banyaknya kejadian-kejadian yang dilakukan oleh profesi-profesi akuntansi cenderung disebabkan oleh banyaknya pengabaian etika dalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terahir, cukup banyak tragedi kehancuran bisnis dikarenakan kelalaian, kecurangan, atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang akuntan. Sebagian besar Tragedi ini dipicu oleh adanya pengabaian etika dalam profesi akuntansi. Secara singkat, Pengabaian etika adalah dilakukannya suatu kegiatan yang dianggap benar oleh para pengambil keputusan, namun membawa dampak merugikan atau dianggap salah oleh pihak lain. Contoh pengabaian etika itu sendiri antara lain adalah, praktek kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan, penyuapan, window dressing, dan lain sebagainya.

Terjadinya perbuatan tercela dalam dunia akuntansi tampaknya tidak menampakan kecenderungan penurunan tetapi sebaliknya, makin hari semakin meningkat. Tindakan mark up, ingkar janji, maupun tindakan kolusi dan suap merupakan segelintir contoh pengabaian etika oleh seorang profesi akuntansi. Hal ini yang menjadi dasar penulis menganalisis kasus pelanggaran etika akuntansi pada kasus yang dilakukan oleh auditor BPKP, BPK, dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa itu Etika dalam profesi Akuntan?
b. Apa saja Standar Etika Akuntansi Manajemen menurut IMA?
c. Bagaimana pelanggaran Etika Akutansi Manajemen yang dilakukan dalam kasus Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan?
d. Bagaimana Solusi yang baik untuk kasus pelangaran Etika Akuntansi Manajemen yang dilakukan dalam kasus Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan?

1.3 Tujuan Penulisan

a. Untuk mengetahui penjelasan mengenai Etika profesi akuntan
b. Untuk mengetahui apa saja Standar Etika Akuntansi Manajemen menurut IMA
c. Untuk mengetahui pelanggaran Etika Akuntansi Manajemen apa saja yang dilakkan dalam kasus Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
d. Untuk mengetahui Solusi yang baik untuk kasus pelangaran Etika Akuntansi Manajemen yang dilakukan dalam kasus Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

1.4 Manfaat Penulisan

Sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca khususnya mahasiswa agar mengetahui lebih dalam mengenai Standar Etika Akuntansi Manajemen dan Pelanggaran apa yang terjadi dalam Kasus Pelanggaran Etika Akuntansi Manajemen oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penyusunan makalah ini metode penelitian yang kami gunakan adalah penjelajahan internet (untuk mencari materi, laporan keuangan, dan beberapa informasi lain yang tidak dapat kami temukan dalam buku) dan juga buku Akuntansi Manajemen.

 

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Etika

Etika (Yunani Kuno: “ethikos“, berarti “timbul dari kebiasaan”) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

B. Standar Perilaku Etika Akuntan Manajemen menurut IMA (Institute of Management Accountants)

IMA (Institute of Management Accountants) mengeluarkan suatu pernyataan yang menguraikan tentang standar perilaku etis akuntan manajemen. Akuntan manajemen tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan standar ini atau mereka tidak akan menerima pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut dari orang lain dalam organisasi mereka. Berikut standar yang dikeluarkan oleh IMA:

1. Competence (kompetensi)

Kompetensi artinya dia harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan.
a. Pengetahuan Profesional adalah menunjukkan tingkat mahir keahlian profesional dalam pengetahuan akuntansi agar menjaga tetap terkini dengan perkembangan dan tren. Pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi yang berlaku dan sistem untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan.
b. Keuangan monitoring dan analisis adalah memantau dan mengumpulkan data untuk menilai akurasi dan integritas kuat dalam menganalisis data yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan dengan standar yang berlaku dengan peraturan dan sistem pengendalian internal, menafsirkan dan mengevaluasi hasil guna mempersiapkan dokumentasi dan membuat laporan keuangan dan/atau presentasi.
c. Pengambilan keputusan adalah penggunaan pendekatan yang efektif untuk memilih tindakan atau mengembangkan solusi yang sesuai untuk mencapai kesimpulan, mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta-fakta yang tersedia.
d. Pengawasan adalah menunjukkan sifat disiplin, menetapkan standar kinerja dan mengevaluasi kinerja dari karyawan untuk mempertahankan tenaga kerja yang beragam untuk mengelola dan memastikan kepatuhan dengan sumber daya manusia kebijakan dan prosedur, memantau dan menilai pekerjaan dengan memberikan umpan balik, memberikan teknis pengawasan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karyawan; rencana dan dukungan karyawan di peluang pengembangan karir.
e. Komunikasi dan keterampilan interpersonal adalah menyampaikan informasi kepada perorangan atau kelompok dengan memberikan presentasi yang cocok untuk karakteristik dan kebutuhan penonton, menyampaikan informasi secara lisan atau secara tertulis kepada individu atau kelompok untuk memastikan bahwa mereka mengerti informasi dan pesan serta mendengarkan dan merespons dengan tepat kepada orang lain. Kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang efektif yang mendorong keberhasilan organisasi.

2. Confidentiality (kerahasiaan)

Kerahasian harus terdefinisi dengan baik, dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi harus diterapkan secara berhati-hati, khususnya untuk komputer yang bersifat standalone atau tidak terhubung ke jaringan. Aspek penting dari kerahasiaan adalah pengidentifikasian atau otentikasi terhadap user. Identifikasi positif dari setiap user sangat penting untuk memastikan efektivitas dari kebijakan yang menentukan siapa saja yang berhak untuk mengakses data tertentu.

Auditor harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya, diantaranya meliputi menahan diri supaya tidak menyingkap informasi rahasia, menginformasikan pada bawahan (subordinat) dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang diperoleh.

3. Integrity (integritas)

Integritas (integrity) adalah perlindungan terhadap sistem dari perubahan yang tidak terotorisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja.

Auditor harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Meliputi menghindari konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat, menahan diri dari aktivitas yang akan menghambat kemampuan, menolak hadiah, bantuan, atau keramahan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan, mengetahui dan mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas, mengkomunikasikan informasi yang baik maupun tidak baik, menghindarkan diri dalam keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi.

4. Objective of Management Accountant (Tujuan dari Akuntansi Manajemen)
Tujuan dari Akuntansi Manajemen adalah profesi yang melibatkan bermitra dalam keputusan manajemen membuat, merancang perencanaan dan kinerja sistem manajemen, dan menyediakan keahlian dalam melalui laporan keuangan dan kontrol untuk membantu manajemen dalam perumusan dan implementasi strategi organisasi.

Auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik kepentingan dan terpengaruh orang lain, seperti memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi relevan.

Tindakan-tindakan yang terkait dengan penyimpangan dalam aspek menurut IMA yaitu:

1. Whistle blowing

Merupakan Tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak lain. Motivasi utamanya adalah moral. Whistle blowing sering disamakan begitu saja dengan membuka rahasia perusahaan.
Whistle blowing dibagi menjadi dua yaitu :

a. Whistle Blowing internal, yaitu kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi, pemimpin yang diberi tahu harus bersikap netral dan bijak, loyalitas moral bukan tertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral: keadilan, ketulusan, kejujuran, dan dengan demikian bukan karyawan yang harus selalu loyal dan setia pada pemimpin melainkan sejauh mana pimpinan atau perusahaan bertindak sesuai moral

b. Whistle Blowing eksternal, yaitu membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat, motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang, yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan terebut ke masyarakat, untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis memang dibutuhkan perangkat legal yang adil dan baik.

2. Creative Accounting (Akuntansi kreatif)

Creative Accounting adalah praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang yang diperlukan, tetapi menyimpang dari standar apa yang mereka berniat untuk menyelesaikan. Akuntansi kreatif memanfaatkan pada celah di standar akuntansi untuk memerankan palsu citra yang lebih baik perusahaan. Semua proses dimana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi (termasuk di dalamnya standar, teknik, dll) dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan.

Creative accounting melibatkan begitu banyak manipulasi, penipuan, penyajian laporan keuangan yang tidak benar, seperti permainan pembukuan (memilih penggunaan metode alokasi, mempercepat atan menunda pengakuan atas suatu transasksi dalam suatu periode ke periode yang lain).

3. Fraud (kecurangan)

Kecurangan (Fraud) sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya. Fraud dapat dilakukan oleh seseorang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Fraud umumnya dilakukan oleh orang dalam perusahaan (internal fraud) yang mengetahui kebijakan dan prosedur perusahaan.

Mengingat adanya pengendalian (control) yang diterapkan secara ketat oleh hampir semua perusahaan untuk menjaga asetnya, membuat pihak luar sukar untuk melakukan pencurian. Internal fraud terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu Employee fraud yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi maupun kelompok dan Fraudulent financial reporting.

Fraudulent financial reporting adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). Fraudulent financial reporting yang terjadi disuatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari auditor independen.

2.2 Pemaparan Kasus Pelanggaran Etika Akuntansi Manajemen

AUDITOR BPKP MENERIMA UANG DARI ANGGARAN KEGIATAN JOINT AUDIT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI KEMENDIKBUD

Beberapa auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut-sebut menerima uang komisi. Hal itu diungkapkan oleh saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif dan pemotongan biaya perjalanan dinas dalam kegiatan audit bersama di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (11/7).

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta ikut terkejut ketika seorang saksi menyatakan para auditor ikut menikmati uang komisi. Perkara tersebut melibatkan mantan Inspektur Jenderal Kemendiknas, Mohammad Sofyan, sebagai terdakwa. Sidang kemarin menghadirkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Inspektorat I Kemendiknas, Tini Suhartini.

Dari keterangan Tini meluncur pengakuan bahwa ada beberapa auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ikut menerima ‘komisi’ dalam penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana (Wasrik Sarpras) bersama Itjen Kemendiknas.

Waktunya kira-kira pada Januari 2009. Beberapa orang yang ikut menerima adalah Inspektur I Kemendiknas, Suharyanto, terdakwa Mohammad Sofyan, dan beberapa pihak lainnya.

“Pengeluaran uang kopi dan uang makan dikasih ke siapa?” tanya hakim anggota Pangeran Napitupulu. “Tim yang ada surat tugas bersama tim BPKP,” jawab Tini.

“Waduh, BPKP ikut di situ? BPKP ikut menikmati?” tanya Napitupulu. “Iya, Pak,” jawab Tini. Napitupulu masih setengah ragu, “BPKP dapat honor?” tanyanya sekali lagi. “Iya, Pak,” tegas Tini.

“Wah mau dibawa kemana negara ini?” kata Napitupulu. Tini sendiri juga mengaku mendapat uang tersebut. “Dapat Rp 1,9 juta sekian, dikalikan empat kali,” kata Tini.

Uang yang dibagi-bagi berasal dari anggaran kegiatan penyusunan SOP Wasrik Sarpras yang seharusnya dilaksanakan di Bogor, namun hanya dilakukan di kantor. Suharyanto yang juga dihadirkan sebagai saksi mengatakan pencairan anggaran total Rp 319 juta itu diperintahkan Sofyan.

Terdakwa sendiri mendapat Rp 8,3 juta. “Yang dapat auditor, inspektur dan unsur sekretariat,” kata Suharyanto.

Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menandatangani SK Irjen pada 16 Januari 2009 untuk menetapkan kegiatan program joint audit Wasrik pada masing-masing inspektorat yang meliputi Wasrik Peningkatan Mutu Sarana Prasarana 9 Tahun oleh Inspektorat I, Wasrik Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing oleh Inspektorat II, Wasrik Pendidikan Tinggi oleh Inspektorat III dan Warsik Sertifikat Guru oleh Inspektorat IV.

Saksi juga mengatakan, auditor BPK juga menerima uang. Tini mengatakan dana itu berasal dari sumbangan uang lima Inspektorat dalam rangka pemeriksaan BPK di Itjen Kemendiknas. Perintah pencairan menurut Tini berasal dari Pelaksana Harian Sekretaris Itjen Kemendiknas, Sam Yhon.

Tini membenarkan adanya pengumpulan sumbangan uang tersebut. “Yang mengkoordinasi Pak Sam Yhon. Kata dia waktu itu untuk keperluan pemeriksaan BPK,” kata Tini.

“Sumbangan BPK Rp 20 juta, ada lima inspektorat berarti total Rp 100 jt?” tanya hakim. “Iya, sebesar itu Pak,” jawab Tini.

Hanya saja, Tini tak tahu berapa jumlah uang yang diberikan ke auditor BPK. Selain pengumpulan uang dalam rangka pemeriksaan BPK, juga disebutkan dalam rangka workshop DPR.

Sofyan selaku tersangka didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Dia juga memerintahkan pemotongan sebesar 5 persen atas biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program joint audit Inspektorat I, II, III, IV dan investigasi Irjen Depdiknas tahun anggaran 2009. Dari perbuatannya, Sofyan memperkaya diri sendiri yakni Rp 1,103 miliar. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 36,484 miliar.

2.3 Analisis Kasus Pelanggaran Etika Akuntansi Manajemen

Dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran etika profesi akuntansi oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). seharusnya auditor menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektifitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional. tidak diperkenankan auditor menerima sejumlah uang untuk menutup-nutupi suatu kecurangan apalagi ikut merancang agar kecurangan tersebut tidak terbaca oleh mata hukum. terlebih, dalam kasus ini yang dirugikan adalah rakyat karena uang negara adalah uang rakyat, dan auditor BPKP adalah pegawai negeri yang secara tidak langsung mengemban amanah dari rakyat. dengan kata lain, auditor BPKP dalam kasus ini juga telah mengabaikan prinsip kepentingan publik.

Selanjutnya adalah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) selaku kementrian yang bertugas dalam bidang pendidikan dan kebudayaan juga berani melakukan kecurangan menjadi perhatian kami untuk menjadi alasan pemilihan kasus etika profesi akuntansi ini. Dalam kasus ini kedua instansi pemerintah yang dipercaya oleh rakyat saja sudah berani melakukan kecurangan.

Hal lainnya adalah sang akuntan publik telah melanggar etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:

  1. Independensi, integritas, dan obyektivitas
  2. Standar umum dan prinsip akuntansi
  3. Tanggung jawab kepada klien
  4. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
  5. Tanggung jawab dan praktik lain.

Berikut adalah poin dan analisis pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh auditor BPKP dan KEMENDIKBUD berdasarkan standar-standar etika akuntansi manajemen menurut IMA:

  1. Auditor BPKP, BPK dan KEMENDIKBUD melanggar standar etika akuntansi manajemen poin Integrity (Integritas)
  2. Auditor BPKP, BPK dan KEMENDIKBUD melanggar standar etika akuntansi manajemen poin Objective of Management Accountant (Tujuan dari Akuntansi Manajemen)
  3. Auditor BPKP, BPK dan KEMENDIKBUD terindikasi melakukan tindakan Whistle blowing
  4. Auditor BPKP, BPK dan KEMENDIKBUD terindikasi melakukan tindakan Creative Accounting
  5. Auditor BPKP, BPK dan KEMENDIKBUD terindikasi melakukan tindakan

Setelah pemaparan poin-poin etika akuntansi manajemen apa saja yang dilanggar oleh KEMENDIKBUD dan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan terkait pelanggarannya, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tiap-tiap poin tersebut:

  1. Integrity (Integritas)

Pada kasus ini beberapa auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku audit internal dari KEMENDIKBUD bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Mohammad Sofyan untuk melakukan kecurangan yang dilkakukan untuk keuntungan pribadi masing-masing. Hal tersebut tidak sesuai dengan integritas dan etika yang sesuai dengan hukum yang berlaku pada regulasi maupun perusahaan.

Seorang auditor seharusnya jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Tetapi dalam kasus ini auditor BPK, maupun BPKP telah melanggar etika dan integritas tugasnya dengan melakukan kecurangan yang akan menghambat kemampuan, dengan menerima suap dari Inspektorat Jendral yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan dan terlibat dalam keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi pemerintah yang bekerja atas nama rakyat juga seharusnya tidak diperkenankan untuk melakukan kecurangan dengan menyuap auditor BPK maupun BPK agar mempermudah dalam penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana (Wasrik Sarpras) dan merahasiakan Hal ini kepublik.

Pelanggaran etika ini kadang sangat sulit untuk dicegah maupun dilacak dikarenakan beberapa hal, yaitu:

  1. Lemahnya pengendalian internal yang terlihat jelas dari tindakan audit internal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu BPK dalam tindak kecurangan ini.
  2. Lemahnya sistem pengawasan yang disebabkan oleh tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada karyawan memungkinkan kecurangan karyawan tidak/lambat terdeteksi.
  3. Kurangnya komunikasi yang menyebabkan tindak kecurangan ini sulit untuk terdeteksi
  4. Faktor pengendalian dari individu itu sendiri, dimana sikapnya dalam menghadapi situasi yang tak terduga, profesionalitas dan integritasnyanya dalam bekerja.

 

 

  1. Objective of Management Accountant (Tujuan dari Akuntansi Manajemen)

Pada poin ini auditor BPKP dan BPK bekerja sama dengan inspektorat Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mempermudah merancang perencanaan dan kinerja, untuk membantu manajemen dalam penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana (Wasrik Sarpras).

Seorang auditor seharusnya tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya untuk kepentingan pribadi dan terpengaruh orang lain, seperti memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi relevan. Auditor seharusnya bersifat objektif karena pekerjaan sebagai seorang auditor menuntut untuk bersifat independen. Auditor tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain dalam tugasnya, karena hasil tugasnya akan ditanggung jawabkan kepada masyarakat umum. Namun pada kasus ini, auditor tidak bersifat objektif, seperti auditor BPK yang justru menerima komisi pada saat menyusun SOP kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana & Prasarana bersama Itjen KEMENDIKNAS.

Auditor BPK juga menerima dana dari sumbangan uang lima inspektorat dalam rangka pemeriksaan BPK di Itjen KEMENDIKNAS, masing-masing inspektorat menyumbang 20 juta rupiah, yang berarti mencapai total 100 juta rupiah.

 

  1. Whistle blowing

Dalam kasus KEMENDIKBUD, banyak yang mengira kalau KPK menunjuk Angelina Sondakh (AS) sebagai peniup peluit (whistleblower), padahal dalam kasus ini AS ditawarkan sebagai justice collaborator ini dikarenakan AS juga terlibat sebagai pelaku kelas teri dalam kasus KEMENDIKBUD, saksi pelaku dapat menerima tawaran tersebut untuk memperoleh keadilan.

Semua orang bisa menjadi whistleblower, namun dalam kasus ini Ibu Tini Suhartini lah yang muncul sebagai peniup peluit kasus KEMENDIKBUD. Ibu Tini menjabat sebagai bendahara di KEMENDIKBUD, Ibu Tini hadir dalam sidang dan mebeberkan hasil transaksi yang beliau ketahui terkait jabatannya.

 

 

 

  1. Creative Accounting

Dalam kasus ini terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana (Wasrik Sarpras). Audit BPKP, BPK, dan KEMENDIKBUD memanfaatkan celah di standar akuntansi untuk memanipulasi data yang ada. Semua proses dimana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi (termasuk di dalamnya standar, teknik, dll) dan menggunakannya untuk memanipulasi data.

Mereka memanipulasi data anggaran perjalanan dinas dalam kegiatan penyusunan SOP Wasrik Sarpras. Kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan di Bogor, namun hanya dilakukan di kantor sehingga terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas tersebut. Dia juga memerintahkan pemotongan sebesar 5 persen atas biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program joint audit Inspektorat I, II, III, IV dan investigasi Irjen Depdiknas tahun anggaran 2009.

 

  1. Fraud

Dalam kasus ini Audit BPKP, BPK, dan KEMENDIKBUD jelas jelas melakukan kecurangan, dan merahasiakan kecurangan demi kepentingan pribadi masing-masing pihak.

Kecurangan yang mereka lakukan adalah: Inspektorat Jendaral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan uang suap kepada auditor BPK, dan BPKP agar mempermudah penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan audit Pengawasan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana (Wasrik Sarpras); Auditor BPKP dan BPK selaku auditor internal yang juga mau ikut bekerja sama dalam kecurangan yang seharusnya mengawasi dan menilai hasil kinerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; memanipulasi data yang didapat agar mempermudah tugas dan kewajiban yang diberikan; merahasiakan kecurangan yang telah dibuat; dan bekerja sama dalam menjalankan kecurangan yang ada.

Tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi biasanya dikarenakan oleh tiga faktor utama yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalitas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tindakan fraud yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional, BPK, dan BPKP:

  1. Tekanan

Tekanan yang dirasakan dalam kasus ini dapat terjadi oleh beberapa Hal, yaitu: dikarenakan ketakutan akan kehilangan pekerjaan apabila auditor BPK, dan BPKP menolak untuk merahasiakan tindak kecurangan dan menolak tawaran yang diberikan oleh inspektorat jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan; baik inspektorat jendral, auditor BPKP, dan BPK bisa saja menginginkan hasil dari kinerja mereka dalam tugas ini melampaui target yang ditentukan agar mendapatkan reward atas kinerjanya seperti promosi kenaikan jabatan, kenaikan gaji, dan sebagainya.

  1. Kesempatan

Kesempatan ini dapat timbul dikarenakan kelalaian dari pengendalian internalnya baik dalam Kementrian itu sendiri maupun pihak luar. Hal lain dapat timbul karena kelalaian sistem pengawasan yang bisa disebabkan karena kepercayaan yang tinggi kepada petugas yang sedang melaksanakan tugas, komunikasi yang kurang dan kurangnya control atas hasil kinerja yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah kurangnya sistem otorisasi yaitu sistem pengamanan data dan informasi pada instansi tersebut, dan kurangnya pemeriksaan Independen dari auditor eksternal yaitu dalam Hal ini adalah BPKP.

  1. Rasionalitas

Pada kasus ini pihak yang melakukan kecurangan berfikir bahwa tindak kecurangan yang dilakukan oleh mereka adalah Hal biasa karena bukan hanya satu orang tapi lebih yang melakukannya. Terlebih diIndonesia kasus kecurangan seperti ini sudah biasa dan terlihat lazim untuk dilakukan, apalagi pelaku tindak kecurangan yang sudah terungkap saja pelakunya masih bisa bertindak bebas dipublik dan tidak mendapatkan punishment yang setimpal. Hal semacam inilah yang merasionalisasi bahwa tindakan fraud yang dilakukan oleh mereka diperbolehkan dan dianggap wajar.

 

2.3 Solusi Kasus Pelanggaran Etika Akuntansi Manajemen

Penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik profesi adalah suatu tindakan positif agar ketentuan tersebut dipatuhi secara konsisten. Itulah sebabnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 meneapkan kebijakan atas pelanggaran kode etik APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) ini

  1. Transparansi

Untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan.

  1. Pemberian sangsi yang Tegas

Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sangsi yang jelas. Apabila ada yang melanggar aturan diberikan sangsi yang tegas untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan.

  1. Peningkatan nilai nilai Etika dan pengembangan kode etik
  2. Teguran tertulis
  3. Usulan pemberhentian dari tim audit
  4. Tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu

Dalam kasus ini Sofyan selaku Mantan Itjen Kemendiknas didakwa melakukan korupsi perjalanan dinas fiktif dan pemotongan biaya perjalanan dinas dalam kegiatan audit bersama di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Surat dakwaan untuk Sofyan disusun dalam bentuk subsideritas. Dakwaan primer, Sofyan dijerat Pasal 2 ayat 1 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat 1 ke-1 Pasal 64 KUHP. Sementara dakwaan subsider, Sofyan dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55ayat 1 ke-1 Pasal 64 KUHP.

 

Auditor BPKP dan BPK yang terima komisi dalam kasus ini juga terbukti melanggar kode etik. Auditor tersebut akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh badan kehormatan profesi, yakni: teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim audit, tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik oleh pimpinan APIP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Auditor tersebut juga telah melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

 

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Pada kasus ini terdapat dua pelanggaran terhadap standar perilaku etika akuntan yaitu integritas dan objective of Management Accountant dan tiga tindakan penyimpangan yaitu Whistle blowing, Creative Accounting (akuntansi kreatif), dan Fraud (kecurangan). Sofyan dan auditor BPKP dan BPK dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya dan mereka telah melanggar kode etik akuntan.

Kasus ini bisa terjadi karena lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya komunikasi, dan faktor pengendalian dari individu itu sendiri, dimana sikapnya dalam menghadapi situasi yang tak terduga, profesionalitas dan integritasnyanya dalam bekerja.

3.2 Saran

  1. BPKP, BPK, dan Kemendikbud sebaiknya memperbaiki dan meningkatkan pengendalian internal.
  2. BPKP dan BPK sebaiknya mengkomunikasikan kepada auditor agar selalu patuh terhadap etika profesi akuntan.

 

DAFTAR PUSTAKA

JPNN. (2013, Juli 11). Auditor BPKP Keciprat Komisi di Kasus Korupsi Kemendikbud. Dipetik November 27, 2014, dari jppn.com: http://www.jpnn.com/read/2013/07/11/181291/auditor-bpkp-keciprat-komisi-di-kasus-korupsi-kemendikbud-

KPK. (2013, Juli 12). KPK. Dipetik November 27, 2014, dari Saksi: Auditor BPK dan BPKP Terima Uang Komisi: http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1181-saksi-auditor-bpk-dan-bpkp-terima-uang-komisi

Muaramasad. (2013, Maret 16). Pengertian Etika Profesi. Dipetik November 27, 2014, dari muaramasad.blogspot.com: http://muaramasad.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-profesi-dan.html

Prabowo, A. (2013, Juli 23). Auditing Pelanggaran Kode Etik dan Analisis. Dipetik November 27, 2014, dari academia.edu: https://www.academia.edu/5346009/Auditing_-_pelanggaran_kode_etik_dan_analisis

Sastrawidjaya, V. (2013, Januari 8). Etika Profesi Akuntansi. Dipetik November 27, 2014, dari Vrlyamaliasastrawidjaya: https://vrlyamaliasastrawidjaya.wordpress.com/category/etika-profesi-akuntansi/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s