3. Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan

Posted: November 3, 2013 in ISBD

MANUSIA, KERAGAMAN, DAN KESETARAAN

UNJ

Disusun Oleh :

MUHAMMAD ARIEF FAUZI

8335123535

ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR

S1 AKUNTANSI REG B 2012

 

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2013

A. Dinamika Sosial Masyarakat Majemuk

Latar belakang kemajemukan / keragaman di Indonesia disebabkan oleh faktor historis terbentuknya negara Indonesia. Bahwa negara Indonesia terbentuk karena latar belakang sejarah yang sama yaitu sama sama bangsa yang dijajah , sehingga terjalin keinginan yang kuat untuk bersatu menjadi sebuah negara merdeka lepas dari penjajahan tanpa melihat latar belakang mereka yang berbeda suku, budaya, dan agama sehingga terbentuknya negara dan bangsa indonesia dengan struktur masyarakatnya yang majemuk.

Disatu sisi keragaman merupakan aset kekayaan budaya yang membanggakan, tetapi di sisi lain mengandung potensi konflik. Disinilah keragaman tersebut haruslah dapat dicari solusinya dengan semangat multikulturalisme, keterbukaan, dan mengembangkan kesederajatan.

Keragaman tersebut juga dapat menciptakan ketegangan hubungan antar anggota masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar masyarakat yang beragam menurut van der berghe :

  • Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda
  • Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga lembaga yang bersifat non komplementer
  • Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggota masyarakat tentang nilai nilai sosial yang bersifat dasar
  • Secara relatif seringkali terjadi konflik diantara kelompok satu dengan yang lainnya
  • Secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan dan seringkali ketergantungan di bidang ekonomi
  • Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain

Realitas ini harus diakui dengan sikap terbuka, logis, dan dewasa. Jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan besar kemungkinan tercipta masalah masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti:

  • Disharmoni, adalah tidak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan lingkungannya.
  • Perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu akan memunculkan kesenjangan dalam berbagai bidang.
  • Eksklusive, rasialis, chauvinis, bersumber dari superioritas diri yang merasa suku/ras/kelompoknya lebih tinggi dari yang lain.

Keragaman dalam kehidupan bermasyarakat dapat berpengaruh buruk, misalnya :

a) Pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa

b) Mudahnya proses penghasutan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab

c) Peniruan budaya oleh pihak asing

d) Sulit menyamakan persepsi satu sama lainnya

e) Adanya kesulitan untuk menyamakan kebutuhan pembangunan dikarenakan keragaman yang ada maka kebutuhan pembangunan keragaman pun berbeda

Keragaman budaya ini dapat berakibat munculnya gesekan antar budaya yang mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bersikap terbuka dalam melihat semua perbedaan dalam keragaman yang ada dan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Serta tidak menjadikan keragaman sebagai pemicu ancaman konflik, tetapi sebagai aset kekayaan bangsa dan sebagai alat pengikat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kita tidak dapat mengingkari jika perbedaan yang ada dapat memicu konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu diperlukan usaha usaha untuk meminimalisir akibat dari keragaman, contohnya:

a) Semangat religius, karena tidak ada agama manapun yang mengajarkan kekerasan terhadap umatnya, dan semua agama mengajarkan nilai – nilai yang menghargai sesama ciptaan tuhan.

b) Semangat nasionalisme, dengan menanamkan nilai – nilai multikulturalisme dan demokrasi serta kebangsaan

c) Semangat pluralisme, dengan menanamkan jiwa anti diskriminatif dalam bermasyarakat

d) Semangat humanisme, dengan menanamkan rasa cinta tanah air, toleransi dan solidarisasi antar sesama

e) Tidak mengeksploitasi hal – hal yang dapat menimbulkan konflik SARA

Dan yang terpenting, semangat bersatu ditengah keragaman ( unity in diversity) seperti tersirat dalam “Bhinneka Tunggal Ika”. Sikap – sikap inilah yang perlu dikembangkan dan ditanamkan pada masyarakat Indonesia. Ini diupayakan untuk menghindari adanya perlakuan diskriminatif.

Pada zaman modern ini, persamaan dan kesederajatan dilindungi oleh undang – undang yang berlaku sebagai hukum positif. Di Indonesia, persamaan dan kesederajatan dijamin dalam UUD 1945 pasal :

a) 27 ayat 1   : “ setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan ”

b) 27 ayat 2   : “ setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak “

c) 29 ayat 2   : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

d) 31 ayat 1   : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

e) 31 ayat 2   : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

B. Isu dan Permasalahan Dalam Masyarakat Multikultural

Multikultural memiliki arti menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, suku bangsa, gender, bahasa, dan agama. Multikultural menegaskan bahwa dengan segala perbedaan itu mereka adalah sama di ruang publik dan menekankan pengakuan dan penghargaan pada perbedaan. Multikultural menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat, terutama menyangkut nilai – nilai, siste, budaya, kebiasaan, pandangan politik dan kepercayaan yang dianut.

Terdapat beberapa masalah dalam masyarakat multikultural, antara lain :

1. Masalah Kesetaraan Gender

Tuhan menciptakan dan membedakan manusia – secara seksual –  laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini secara lahiriah memiliki perbedaan, yang kemudian mengakibatkan keduanya memiliki peran yang berbeda pula. Sebagai contoh, perempuan mengandung dan melahirkan anak, maka perannya lebih banyak dalam mengurus anak. Sementara laki laki karena badannya lebih besar dan lebih kuat, dibrikan peran untuk mencari nafkah.

Kata Gender memiliki beberapa definisi, yaitu :

a) Gender memiliki arti hal – hal yang kita perlakukan secara berbeda karena perbedaan yang inheren

b) Gender adalah kumpulan karakteristik yang luas untuk membedakan antara entitas laki laki dan perempuan. Termasuk jenis kelamin seseorang, peran sosial seseorang, atau identitas gender.

c) Gender merujuk pada peranan yang dikonstruksikan secara sosial , tingkah laku, aktivitas, dan atribut oleh masyarakat dianggap sesuai untuk perempuan dan laki laki

Dalam perkembangannya, masyarakat kemudian memberikan label label peran yang membedakan antara laki laki dan perempuan. Laki laki selalu dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sebaliknya, jika perempuan memiliki karir yang bagus bisa membuat suaminya merasa terancam.

Dalam sejarah, kita mengenal sosok seorang R.A. Kartini. Beliau adalah pehlawan bagi kaum perempuan. Dengan semangat yang tinggi untuk mengangkat derajat perempuan, khususnya dalam hal pendidikan , mendapatkan kesamaan dengan laki laki.

Namun, konstruksi sosial budaya kita masih membiarkan pengunggulan maskulinitas laki laki. Sifat berani, tegas dalam bertindak menempatkan laki laki di posisi tinggi daripada perempuan.konstruksi ini juga dilengkapi dengan penanaman niali feminimitas yang dianggap positif bagi perenpuan, seperti bersifat pasrah, selalu mendahulukan kepentingan suami, mempertahankan ketergantungan terhadap laki laki dan tidak perlu menuntut, apalagi melaporkan kejadian yang menimpa dirinya.

Beberapa hal yang dilekatkan kepada perempuan yang harus diatasi oleh mereka sendiri adalah :

a) Subordinasi, berarti pengondisian seseorang pada keadaan yang tidak mandiri, tidak diakui, dan tidak diperhitungkan

b) Marjinalisasi, adalah suatu proses peminggiran seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Biasanya dalam hal ekonomi

c) Beban ganda, yaitu situasi dimana seseorang harus menanggung pekerjaan di kedua wilayah kerja sekaligus. Ini biasanya terjadi pada perempuan yang bekerja di luar rumah, namun masih harus mengurus rumah tangga.

d) Kekerasan, diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang dalam hal gender

e) Stereotipe, berarti pelabelan secara negatif kepada salah satu pihak dalam pola relasi antara dua pihak. Stereotipe muncul ketika salah satu pihak memengaruhi dan mendominasi. Dalam hal ini laki laki mendominasi perempuan.

Kelima hal ini dapat dikatakan sudah “langgeng” diberikan kepada perempuan. Kelima hal ini juga berkaitan satu sama lain. Namun perempuan juga yang harus bertindak nyata untuk menghapuskannya.

2. Masalah Kesetaraan Bangsa dan  Ras

Manusia dipengaruhi oleh ciri-ciri fisik tertentu dari spesiesnya sendiri. Tetapi karena pengaruhnya tersebut sangat kuat menyebabkan hilangnya perspektif tertentu. Menurut William A. Havilland (1999), Ras adalah populasi sebuah jenis yang berbeda dari populasi populasi lain dari jenis yag sama dalam frekuensi varian dari satu atau beberapa grup.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama , definisi ini tidak pasti. Tidak ada kesepakatan mengenai berapa jumlah perbedaan genetis yang diperlukan untuk membentuk ras. Kedua, melalui sebuah definisi biologis bahwa tidak ada ras yang secara eksklusif mengandung varian yang khas dari sebuah atau beberapa gen. Ketiga, biologis ras adalah bahwa individu dari ras yang satu belum tentu akan dapat dibedakan dari individu ras lain.

Masalah sosial yang seringkali muncul ke permukaan berkaitan dengan ini adalah rasisme. Rasisme adalah doktrin superioritas yang menyatakan superioritas kelompok yang satu atas kelompok yang lain. Rasial ini kadangkala digunakan sebagai senjata yang seolah-olah “ilmiah”, tetapi sebagai alat untuk melemahkan semangat lawan. Konflik yang bersumbu pada rasial menimbulkan dendam dan permusuhan. Untuk itu, penggunaan istilah “rasis” untuk melemahkan lawan tidak sepatutnya dilakukan.

3. Masalah Ideologi dan Politik

Perbedaan paham politik dan ideologi adalah hal yang wajar dan normal di negara demokrasi, karena demokrasi tidak mengenal otoriarianisme dalam penyeragaman sistem politik warga negaranya. Negara demokratis selalu memiliki ruang untuk mencari jalan tengah dalam memecahkan persoalan yang dihadapi negaranya. Kreativitas berpikir warga negaranya sangat diperlukan untuk membangun ensensi perbedaan dalam demokrasi. Kemampuan atau kemauan untuk mengelola konflik tanpa kekerasan merupakan esensi sebuah negara demokrasi.

Pluralisme merupakan realitas yang tak terbantahkan dan sulit dihindari adanya. Bukan hanya di Indonesia , tetapi negara yang juga memiliki keragaman suku, budaya, ras, bahasa, aksen. Pluralisme haruslah dikelola dengan baik sebagai kekuatan. Melalui pandangan hidup yang mendasar dan strategis itu menjadikan pancasila sebagai falsafah ideologi yang demokratis dan toleran. Ideologi Pancasila menjadi refleksi kehidupan masyarakat yang mengakui adanya keragaman. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa tanpa mengenal berbagai perbedaan yang ada.

Menurut H.M. Amien Rais, untuk menjaga perdamaian dan kerukunan sekurang-kurangnya ada empat prinsip yang harus dijaga dengan baik , yaitu :

  • Pertama, mayoritas tidak bisa mendiktekan keinginan dan cita-citanya pada minoritas. Sebaliknya, minoritas tidak boleh mencoba mendominasi, memonopoli atau menghendaki kebijakan yang bertentangan dengan keinginan mayoritas sehingga semua kelompok bisa berjalan bersama dengan baik berdasarkan prinsip saling menghormati.
  • Kedua, setiap warga negara tanpa melihat latar belakang etnis, ras, dan kepercayaannya harus mendapatkan perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi.
  • Ketiga, setiap warga negara tanpa memerhatikan latar belakang kepercayaan, ras, dan etnis harus diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, menempuh kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan.
  • Keempat, pemimpin harus bijaksana, baik dalam seluruh tingkatan dalam piramida kepemimpinan. Hal ini penting karena pemimpin harus benar-benar bijak dalam mengatur dan menjalin hubungan antar golongan, etnis, ras, dan agama di Indonesia

4. Masalah Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Ideologi pancasila mengamanahkan kesejahteraan sosial dan ekonomi tercipta di Indonesia. Namun seringkali masih terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial. Ini dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok yang akhirnya memicu konflik. Seperti konflik di Sampit, Ambon, Poso, Kupang, dll. Ditengarai adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang disusupkan isu SARA.

Orang yang secara ekonomi kekurangan, dapat menjadi momentum politik untuk memprotes pemerintah dengan memobilisasi massa untuk menuntut tidak terjadinya diskriminisasi. Memperjuangkan keadilan idelanya dimulai dengan penegakan hukum, ekonomi, dan sosial. Apabila diskriminasi ekonomi dan sosial terus terjadi, akan menyulut emosi massa dan akan berujung pada tindakan anarkis atau kekerasan.

Untuk membangun masyarakat plural, upaya penegakan keadilan sangat penting maknanya. Keadilan menjadi prinsip dasar sesuai agama dan demokrasi.

C. Studi Kasus

PERKEMBANGAN STATUS DAN PERANAN WANITA INDONESIA

Secara biologis wanita dan pria memang tidak sama, akan tetapi sebagai makhluk jasmani dan rohani yang diperlengkapi dengan akan budi dan kehendak merdeka, kedua macam insan itu mempunyai persamaan yang hakiki. Keduanya adalah pribadi yang mempunyai hak sama untuk berkembang. Namun dalam kenyataannya, baik di negara maju maupun di negara berkembang, wanita dianggap sebagai warga negara kelas dua II, yang selalu mengalami kesulitan untuk dapat menikmati hak yang dimilikinya.

Jawaban untuk pertanyaan sejak kapan wanita dikategorikan sebagai “kelamin kedua II” yang berada di bawah subordinasi pria, antara lain dapat dicari pada pelacakan kaum arkeolog yang meneliti kehidupan dan kebudayaan penduduk pada zaman pra-sejarah. Di antara hasil penelitian zaman paleolitikum, sebuah periode yang sangat panjang dan berakhir pada sekitar tahun 12.000 S.M., penduduknya adalah pengumpul pangan dan pemburu hewan serta ikan (Lucas, 1953). Mengingat mata pencaharian utamanya sebagai pemburu (hunter), maka Washburn dan Lancaster (1968) memunculkan konsep Man the Hunter yang menunjukkan bahwa hanya pria saja yang melakukan pekerjaan berburu. Akibatnya banyak antropolog mengartikan istilah man (= manusia) sinonim dengan male (= laki-laki). Dalam hal ini berburu tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, melainkan sebagai keseluruhan pola aktivitas kehidupan kaum pria (Reiter, 1975).

Selanjutnya untuk mendukung argumen bahwa berburu itu penting bagi kaum pria, Washburn dan Lancaster (1968) mengingatkan bahwa kaum laki-laki pada zaman modern pun mempunyai arti ekonomis. Berburu digambarkan sebagai kegiatan laki-laki untuk dibedakan dari wanita. Konsep Man the Hunter itu akhirnya menggiring kita pada kesimpulan bahwa kaum laki-laki memiliki postur tubuh yang kekar dan kuat, rasional, dan bersifat agresif, sehingga mampu berburu hewan liar secara kasar dan membunuhnya. Kiranya dapat disebutkan bahwa domination rape merupakan kejahatan perkosaan oleh kaum pria dikarenakan ingin menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai laki-laki terhadap wanita dengan tujuan akhir penaklukan sebagai seksual. Sebaliknya wanita dianggap sebagai kaum yang lemah, emosional, memerlukan perlindungan, kurang inisiatif, kurang dinamis, lebih pasif dan lebih submitif daripada pria.

Sebagai pemburu, kaum laki-laki mendapatkan kemajuan kultural yang jauh lebih banyak daripada yang diperoleh kaum wanita. Hal ini dikaitkan dengan cara mereka berburu secara kelompok ke tempat-tempat yang cukup jauh. Agar supaya usaha mereka itu berhasil baik, maka mereka belajar bekerjasama, mengembangkan teknik berburu dengan menciptakan alat-alat baru dan senjata, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan berorganisasi. Mereka juga mulai menggunakan bahasa dan menghasilkan benda-benda kesenian, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Menurut Gough, seorang antropolog, pada waktu itu telah berbentuk keluarga. Wanita dan anak-anak tidak ikut berburu dan mereka tinggal di tempat kediamannya, mencari dan mengumpulkan makanan dari tempat yang tidak berjauhan. Hidup mereka sedikit banyak tergantung pada laki-laki pemburu yang datang dengan membawa basil buruannya yang kaya protein (Reiter, 1975).

Sebuah revolusi terjadi pada sekitar tahun 6.000 S.M. dan mulailah zaman neolitikum, atau zaman baru. Mata pencaharian sebagai pengumpul pangan dan berburu hewan serta ikan mulai ditinggalkan, diganti dengan cara bertanam bahan makanan dan buah-buahan serta beternak. Perubahan besar dalam kebudayaan ini tidak hanya terbatas pada bidang agraris dan peternakan saja, melainkan juga dalam kegiatan lain. Di antaranya timbulnya perdagangan, adanya penemuan- penemuan baru yang memungkinkan perluasan kehidupan ekonomi dengan membuat perahu-perahu, penemuan-penemuan roda, sehingga orang mampu membawa barang-barang berat dari jarak jauh, selanjutnya penemuan bajak yang membawa kemajuan besar dalam bidang pertanian (Lucas, 1953).

Kemajuan dalam berbagai bidang itu memantapkan pembagian kerja berdasarkan seksual, yang akarnya telah tumbuh pada zaman paleolitikum. Kaum laki-laki secara leluasa melakukan aktitivas dalam kehidupan publik, berarti peran yang dilakukan memungkinkan dirinya untuk berkembang. Sebaliknya kaum wanita semakin disibukkan oleh pekerjaan rumah tangga, menjaga dan membesarkan anak-anak, mengurus ternak, membakar roti, membuat dadih susu, keju dan mentega dari susu sapi atau kambing (Reiter, 1975). Melihat keunggulan kaum laki-laki itu, kaum wanita mulai dihinggapi perasaan inferior.

Pembagian kerja berdasarkan seksual itu berlaku secara universal dan berlangsung sejak zaman pra-sejara, melewati zaman kuna, zaman abad-abad pertengahan, zaman kapitalis-merkantilisme sampai pada zaman masyarakat industrial. Walaupun sudah hidup pada zaman maju, namun kehidupan wanita masih banyak yang berputar sekitar kehidupan rumah tangga. Pada zaman maju itu makin besar ketergantungan ekonomis kaum wanita pada pria, karena suami bekerja mendapatkan gaji yang dipakai untuk biaya seluruh kebutuhan keluarga. Sebaliknya wanita yang bekerja dalam rumah tangga tidak menghasilkan uang. Perasaan inferior pada wanita semakin bertambah dan sebab utamanya adalah faktor keterasingan yang membuat perkembangan kepribadiannya tidak terangsang.

Di kalangan para ahli filsafat pembagian kerja secara seksual itu menarik perhatiannya. Menurut Aristoteles (384-422 S.M.), seorang intelek terbesar zaman Yunani kuna yang dikenal sebagai ahli filsafat dan ilmuwan, berpendapat bahwa wanita adalah “Laki-laki yang tidak lengkap”. Pendapat ini dapat dihubungkan dengan istilah famulus (Latin) atau family (Inggris), yang mula-mula berarti budak domestik. Familia berarti sejumlah budak yang dimiliki seorang laki-laki dewasa, termasuk di dalamnya anak-anak dan istri. Wanita digolongkan dalam kelompok yang dikuasai oleh laki-laki, karena jiwanya dianggap tidak sempurna. Oleh sebab itu dapatlah dimengerti bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Yunani kuno pada sekitar tahun 5000 S.M., kaum wanita, sama seperti yang berlaku pada anak-anak dan budak, tidak mempunyai hak memilih.

Para ahli filsafat abad XVIII dan XIX antara lain Kant ( 1724-1804) dan muridnya, Fichte (1762-1814), juga Schopenhauer (1788-1860) dan menganggap bahwa kaum wanita lebih lemah daripada pria, sebab itu wajar kalau tempat mereka di rumah. Mill (1806-1873), tokoh pemikir Inggris yang berhaluan liberal, mendasarkan pendapatnya pada falsafah liberal, yaitu bahwa semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Dalam melaksanakan kebebasan mengembangkan bakat, wanita memilih rumah tangga, sedang kaum laki-laki memilih kehidupan publik atau profesi.

Montagu (1971) mengemukakan bahwa sifat-sifat psikologis dan sosial wanita membuktikan wanita lebih unggul daripada laki-laki. Selain itu terdapat fakta-fakta yang membuktikan bahwa wanita adalah organisme yang secara biologis lebih unggul, unggul dalam arti menikmati nilai kelangsungan hidup (survival) yang lebih tinggi daripada pria berkat sifat-sifat biologisnya. Fakta-fakta itu seharusnya dapat melenyapkan mitos inferioritas fisik wanita terhadap pria. Kekuatan otot tidak boleh dikacaukan dengan kekuatan komposisi dan menurut komposisinya wanita adalah kelamin yang lebih kuat (Montagu, 1971).

Tokoh lain, Freud (1856-1939), pendasar ajaran psycho-analisis, mengemukakan bahwa dunia adalah dunianya pria. Wanita diukur dengan kacamata: apa yang berlaku bagi pria dan apa yang ditentukan oleh pria. Pandangan Freud ini dikenal sebagai phallocentric, karena penekanannya pacta organ kelamin pria sebagai sumber kekuasaan (Sadli, 1988).

Pemikiran teoritis di atas menunjukkan bahwa masalah wanita dalam hubungannya dengan pria mencakup dua bagian. Pertama, pemikiran yang dipengaruhi oleh pendekatan biologis (nature) yang tidak memberi pertimbangan pacta unsur sosial-budaya. Ini berarti bahwa faktor-faktor luar hampir tidak berpengaruh sarna sekali. Kedua, pemikiran yang dipengaruhi oleh pendekatan sosial-budaya yang mempertimbangkan peranan yang besar dari kekuatan-kekuatan luar. Kedua bagian itu merupakan kutub-kutub yang sulit dipertemukan dan merupakan sumber diskusi atau perdebatan.

Sesudah secara sepintas dikemukakan mengenai akan adanya pembagian kerja secara seksual dan beberapa pendapat para ahli pikir, maka uraian berikut ini dibatasi pada perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya dalam rumah tangga. Pembahasan mengenai hal ini tidak dapat lepas dari struktur masyarakat tempat keluarga-keluarga itu berada.

Marshall, peneliti status dan peranan wanita Skotlandia sejak abad XI sampai abad XX, membagi wanita di negeri itu menjadi dua kategori. Pertama, the passive Women yang berlangsung cukup lama dan berakhir pada tahun 1830. Kedua, the active Woman yang dimulai sejak tahun 1830 (Marshall, 1983). Pembagian Marshall ini kiranya dapat diterapkan di negara-negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang, dengan catatan bahwa awal periode the active Women itu tidak sama. Di Amerika Serikat, bangkitnya wanita untuk membela kaumnya lebih dulu dari sahabat-sahabatnya di Eropa. Gerakan Feminisme di negeri itu dengan tujuan memperjuangkan hak-hak bagi kaumnya seperti yang dinikmati oleh kaum pria, diawali dengan pekerjaan mendirikan College di New York didirikan pada tahun 1823, di Massachusset pada tahun 1837, kemudian diikuti dengan yang lain. Mula-mula College untuk anak-anak perempuan itu dicemooh oleh kaum pria yang disebutnya sebagai She College (Lucas, 1953). Di Skotlandia gerakan semacam itu dimulai pada tahun 1830, sedang di Inggris berlangsung lebih kemudian.

Inggris pada waktu pemerintahan Ratu victoria (1837-1901) merupakan periode yang menyenangkan bagi kaum pria, karena mereka aman dalam kubu infallibilitas-nya (= sifat tidak dapat salah). Mereka sangat pasti terhadap superioritas jenis kelaminnya dan inferioritas kaum wanita. Sebagai ilustrasi dapat disertakan disini bahwa Ratu Victoria pernah marah sekali terhadap siapa pun yang membaca, menulis dan menggabung pada gerakan yang memperjuangkan “Hak-hak Wanita”. Ratu berpendapat bahwa Tuhan menciptakan laki-laki berbeda daripada wanita, sebab itu dibiarkan mereka tetap pada kedudukannya masing-masing (Bowman, 1954). Di negara berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia, peranan wanita baru dimulai sejak abad XX.

Pada periode Wanita Pasif, kehidupan wanita berputar disekitar kehidupan rumah tangga. Tujuan wanita seakan-akan hanyalah untuk menikah dan membangun rumah tangga, oleh karena itu anak gadis tidak sempat memiliki cita- cita. Mereka tidak mengenal masa remaja, karena sesudah berusia sekitar dua belas tahun mereka telah berumah tangga. Calon suami ditentukan oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya (Marshall, 1983; Kartini, 1979). Sesudah menikah hampir seluruh kehidupannya disibukkan oleh pekerjaan rumah tangga.

Di kalangan tingkat tinggi pola kawin muda untuk anak-anak perempuan juga sering dilakukan. Banyak diantara perkawinan itu, terutama yang berlaku pada putri-putri raja, menggunakan dasar kepentingan diplomatik yang menguntungkan bagi negerinya. Pada umumnya pria yang dimulai mencari jodohnya sangat memperhatikan faktor kekayaan, status, reputasi keluarga gadis yang akan dilamar dan juga faktor penampilan yang menarik dari gadis itu. Maksudnya agar dengan perkawinan itu kekayaan, kedudukan dan kehormatannya menjadi tambah. Akan tetapi gadis bangsawan pada umumnya juga mengajukan persyaratan bagi calon suaminya, diantaranya yang paling penting adalah kekayaan dan kedudukan. Dengan demikian perkawinan di kalangan atas dan menengah dikaitkan dengan macam-macam tujuan. perkawinan itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kedudukan sosialnya atau memindahkan kekayaan. Namun baiknya perkawinan di kalangan rakyat pada umumnya maupun golongan atas seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa perhatian ditujukan pada segi biologis wanita. Sejak kecil anak- anak perempuan telah didasarkan akan kewajibannya apabila mereka kawin dan sebagai persiapannya mereka memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga.

Perlakuan orang tua terhadap anaknya perempuan dan laki-laki tidaklah sarna. Anak gadis dididik sebagai persiapan berumah tangga, sedang anak laki-laki dikirim ke sekolah sebagai persiapan memperoleh suatu profesi. Sesudah gadis-gadis diizinkan masuk sekolah, mereka diarahkan untuk mengambil jurusan kerumah tanggaan atau mengurus anak-anak. Ternyata pemilihan jurusan atau mata pelajaran yang dianut merupakan cermin pandangan tradisional mengenai peranan wanita dan kaum laik-laki. Dengan demikian bidang-bidang pelajaran itu terbagi, sebagian khusus untuk pria dan sebagian lainnya untuk wanita. Pada zaman Renaissance (abad XVI) Erasmus mengarang buku pegangan mengenai sopan- santun untuk sekolah-sekolah anak laki-laki. Ini berarti bahwa yang perlu mengetahui sopan-santun, baik mengenai sikap, tingkah laku, tata cara di meja makan, maupun berbicara, hanyalah anak laki-laki (Elias, 1982). Sopan-santun dipakai sebagai bekal bergaul atau berkomunikasi, apabila mereka di kemudian hari terjun dalam masyarakat memegang suatu profesi.

Orang tua, termasuk kaum ibu yang pada umumnya menerima keunggulan pria sebagai sesuatu yang wajar, secara tidak terasa telah menanamkan sifat superioritas pria kepada anak-anaknya sejak usia dini. Hal ini tercermin pada ungkapan atau pepatah, antara lain sebagai berikut: “Anak laki-laki tidak boleh mengangis”. Berbuatlah seperti anak laki-laki”. “Ia anak laki-laki yang sesungguhnya.” Ungkapan terakhir itu biasanya disampaikan oleh seorang ayah yang menilai bahwa anaknya memenuhi standar sifat anak laki-laki (Bowman, 1954). Dalam bahasa Jawa terdapat ungkapan: mikul dhuwur, mendhem jero (= memikul tinggi, menanam dalam), diperuntukkan bagi anak laki-laki yang maksudnya anak laki-laki dapat mengangkat derajat orang tuanya. Sebaliknya anak perempuan disebutnya “satru mungging cangklakan (= seteru pacta ketiak), artinya anak perempuan merupakan beban berat bagi orang tuanya. Contoh lain, anak perempuan boleh bermain seperti anak laki-laki, misalnya memanjat pohon, tetapi hanya sampai waktu yang terbatas, selanjutnya ia tidak diizinkan lagi. Anak perempuan diizinkan berpakaian seperti anak laik-laki, sehingga seakan-akan tercipta mode uniseks, sedangkan laki-laki yang tidak diperkenankan memakai pakaian perempuan. Seandainya ada yang melakukan, maka hal itu dinilai tidak normal. Perikuti yang superior, sebaiknya yang kedudukannya superior dilarang mengikuti yang inferior.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa secara tidak disadari pusast pendidikan keluarga, dalam melakukan enkulturasi, ikut memperkuat kultur maskulin. Dikotomi pria-wanita tetap berlangsung, sehingga wanita selalu dibayangi oleh superioritas pria dan menyadari bahwa statusnya adalah sebagai kanca wingking (=teman di garis belakang), dan sebagai sosok yang swarga nunut, neraka katut (=kalau suami masuk sorga, istri ikut dan suami masuk neraka, istri terseret).

Uraian yang telah disampaikan itu menggambarkan keadaan wanita pada umumnya pada masa lampau. Wanita Indonesia dewasa ini keadaannya sudah jauh berbeda: mereka juga dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pembangunan Nasional. Wanita Indonesia, termasuk yang sudah berkeluarga, dalam kedudukannya sebagai sumberdaya manusia, diusahakan agar mendapat kesempatan untuk mewujudkan potensi-potensinya secara optimal.

Jika pada awal abab ini, mengirim anak gadisnya kesekolah dianggap menyuruh anaknya yang menempuh jalan menuju kebinasaan, seperti yang berlaku di daerah Minangkabau (Subadio, 1983), maka anak-anak perempuan dewasa ini bebas memasuki sekolah yang diinginkan. Setelah berhasil menyelesaikan studinya, di SLTA atau di perguruan Tinggi, sebagian besar dari mereka masuk angkatan kerja, memegang suatu profesi tertentu. Pemilihan profesi tidak terbatas pada profesi guru, dosen, bidan, perawat, dokter, memimpin berbagai panti asuhan, dan lainnya yang tidak jauh dari tugas ibu didalam rumah, melainkan juga telah menerobos bidang-bidang lain yang semula dimonopoli oleh kaum laki-laki. Diantaranya angkatan bersenjata, dunia bisnis modern dan jasa computer, jasa notaris, binis media, catering, bisnis public relations, marketing research, serta bisnis kesenian dan teater. Menduduki pimpinan tertinggi dalam universitas atau dekan fakultas dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Selanjutnya perlu dicatat partisipasi wanita dalam kegiatan politik, baik dalam badan legislatif maupun eksekutif. Diangkatnya wanita sebagai Manteri Sosial untuk beberapa kali menunjukkan bahwa untuk kedudukan tradisional wanita dianggap cocok memangku jabatan itu (Tahun, 1991).

Seperti yang dikemukakan oleh Marshall (1983), peneliti dari Skotlandia, pergantian dari periode the passive Women ke periode the active Women tidak berlangsung secara tiba-tiba, maka demikian pula dengan keadaan di Indonesia. Untuk sampai pada kemajuan wanita Indonesia abad XX sekarang ini diperlukan suatu masa transisi. Pada masa transisi itu, berarti sejak zaman penjajahan Belanda, banyak wanita yang mendarmabaktikan dirinya dengan melakukan kegiatan sosial lewat jalur organisasi, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, Adanya keragaman daerah, antara lain mengenai agama, adat, tingkat pendidikan, dan tingkat kehidupannya, maka usaha untuk memajukan kaum wanita disesuaikan dengan keadaan setempat. Para ibu pejuang itu menyadari perlunya memperhatikan sifat kontinuitas dalam kehidupan dan budaya penduduk dan diperjuangkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergerakan wanita, merupakan pendorong paling kuat bagi terjadinya perubahan mengenai kehidupan wanita yang mencakup banyak bidang.

Di dunia Barat terdapat gerakan Feminisme, yang dapat di golongkan menjadi tiga, yakni kaum Feminis Liberal, kaum Fiminis Radikal, dan kaum Feminis Sosialis. Tujuannya menyadarkan kaum wanita akan hak-haknya dan mereka harus menuntut emansipasi, dilakukan dengan cara menghadapi kaum laki-laki. Di Indonesia gerakan emansipasi dilakukan oleh organisasi-organisasi wanita berlandaskan pada gagasan Kartini.

Kartini menuntut pendidikan bagi kaum wanita, berarti orientasinya lebih ditekankan pada tingkatan kecerdasan secara individual. Sasaran yang lebih jauh ingin dicapai adalah mengangkat martabat kaumnya, sehingga sejajar dengan martabat kaum pria. Dengan demikian maka gerakan emansipasi yang dilakukan oleh kaum wanita Indonesia yang diartikan sebagai gerakan pembebasan kaum wanita dari ketergantungan pada orang lain, terutama pada kaum laki-laki. Tujuan gerakan itu agar wanita dapat hidup mandiri, menggunakan hak-haknya seperti halnya yang berlaku pada kaum laki-laki, sehingga mereka tidak lagi menyandang sebutan “warga negara kelas dua”.

Dalam perjuangan menuntut persamaan hak antara pria dan wanita, Kartini tidak pernah mempertentangkan wanita dan kaum laki-laki. Dalam salah satu suratnya, ia mengatakan bahwa bagi kaum wanita yang menyukai kemajuan, bukan orang laki-laki yang dilawannya, melainkan pendapat kolot yang turun temurun. Bertolak dari gagasan Kartini yang menuntut pendidikan bagi kaumnya dan menyadari adanya ketidakadilan dalam perkawinan, maka Kongres Perempuan I (1928) memasukkan pendidikan untuk anak-anak perempuan dan usaha perlindungan wanita dalam perkawinan sebagai program perjuangannya. Yang disebut terakhir itu membutuhkan perjuangan yang ulet dan hasilnya baru dapat tercapai setengah abad kemudian dengan diterimanya Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Sejarah Pergerakan Nasional disebutkan bahwa dalam usaha mencapai kemerdekaan negara dan bangsanya kaum wanita melakukan kerja sarna  dengan kaum pria. prinsip kerja sama itu tetap dipegang dan dapat dibuktikan pada waktu perang Kemerdekaan dan pada masa Pembangunan Nasional. Tahun 1978 merupakan tonggak sejarah yang penting bagi peningkatan peranan wanita. Pertama, karena pada tahun itu peranan dan status sosial wanita secara eskplisit mendapatkan pengakuan konstitusional dalam GBHN. Kedua, pada tahun itu pertama kalinya pemerintah meletakkan suatu perlengkapan nasional yang bertanggung jawab meningkatkan peranan wanita dalam Pembangunan dengan titik pusat Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Pada tahun 1983 status Menteri Muda itu ditingkatkan menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW). Tugas pokok MENUPW adalah menangani peningkatan peranan wanita dalam bidang (Tjokrowinoto, 1988).

Kegiatan wanita di dunia internasional dapat disimak pada partisipasinya dalam berbagai macam konferensi atau seminar di negara-negara Asia dan konferensi Wanita Sedunia, sebagai puncak dari Tahun Wanita internasional. konferensi ini dilangsungkan di Mexico City pada tahun 1975, berikutnya di Kopenhagen, Denmark (1980), dan ai Nairobi, Kenya (1985). Pemerintah Indonesia, sebagai anggota PBB, mengirim utusan konferensi-konferensi tersebut, akan tetapi disampingnya juga datang utusan-utusan wanita, terutama dari kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang menghadiri pertemuan Non Govermental Organization (NGO). Ternyata utusan wanita yang menghadiri pertemuan NGO banyak membantu utusan-utusan resmi yang dikirim oleh pemerintah.

Bagi lapisan tipis bagi masyarakat, yang umumnya terjadi atas golongan menengah, emansipasi dinilai sudah mendekati kenyataan, tetapi bagi sejumlah besar wanita di luar golongan tersebut, emansipasi masih merupakan suatu harapan. Dalam hal meningkatkan pendidikan bagi wanita-wanita yang memerlukan uluran tangan itu, MENUPW telah banyak berbuat. Disamping itu bantuan para wanita yang melakukan kerja sosial tidak dapat diabaikan. Lahirnya Lembaga Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang cepat merata tumbuh dan berkembang di desa-desa di seluruh tanah air berarti bahwa wanita-wanita desa sudah dilibatkan secara fisik dalam proses pembangunan bangsa. Suatu kenyataan yang sulit disangkal bahwa wanita adalah pendukung berhasilnya program pemerintah keluarga Berencana (KB). Namun PKK masih perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga pendidikan yang diberikan kepada wanita-wanita itu tidak hanya meliputi bidang fisik saja, tetapi juga mencakup bidang mental.

Dalam masa transisi menuju ke masyarakat industrial terdapat perubahan sistem nilai. Hal ini erat hubungannya dengan pembangunan yang mendatangkan teknologl Barat bersama dengan penasihat-nasihatnya. Dari teknologi Barat ini manfaat yang diambil cukup besar, tetapi disamping itu terdapat pula dampaknya, berupa benturan-benturan antara kebudayaan tradisional dan Barat. Pertemuan antar kebudayaan secara mendadak itu menimbulkan permasalahan sosial yang erat hubungannya dengan moralitas. Partisipasi wanita dalam menangani masalah ini sangat diharapkan karena hal ini sesuai dengan ketentuan tentang peranan wanita dalam GBHN 1988. Ketentuan itu menerangkan bahwa peranan wanita adalah mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, termasuk pengembangan generasi muda, terutama anak dan remaja dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

D. Kesimpulan

Sebagai penutup ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  1. Dapat dikatakan bahwa perkembangan status dan peranan wanita bersifat universal, dengan catatan bahwa perpindahan dari periode Wanita Pasif ke periode Wanita Aktif tidak bersamaan waktunya.
  2. Sampai pada zaman modern, keuangan pria terhadap wanita, yang sebenarnya perasaan itu bergantung pada inferioritas wanita, masih tetap berlaku.
  3. Untuk membebaskan wanita dari ketergantungan pada orang lain terutama kaum laki-laki, pergerakan wanita yang melaksanakan gerakan emansipasi memegang peranan yang sangat menonjol.
  4. Oleh karena perjuangan wanita sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang bersumber pada gaga san Kartini, yang menitikberatkan pada pendidikan untuk kaum wanita, maka perjuangan wanita di Indonesia tidak mempertentangkan laki-laki dan wanita.
  5. Mengenai masalah wanita Indonesia sebagai pemimpin masa depan dapat dijawab dengan nada positif, bahwa hal itu mungkin dicapai bila wanita bersedia bekerja keras untuk mengejar ketinggalannya dari kaum laki-laki. Akan tetapi mengingat secara biologis wanita karier, yang juga seorang ibu rumah tangga, sulit melepaskan citra “keibuan”-nya, maka jawaban yang sifatnya pesimistis ikut menyertainya.
  6. Sudah saatnya bagi keluarga yang berwawasan maju untuk mengubah manajemen keluarga yang tradisional menjadi manajemen berdasarkan kebersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

 

Timoera, D. A. (2012). Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta: Unit Pelaksana Teknis UPT MKU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s