Analisis Kasus Pembatalan Merek Dagang Buddha Bar di Indonesia

Posted: May 31, 2013 in Hukum Bisnis

ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK DAGANG BUDDHA BAR DI INDONESIA

UNJ

Disusun Oleh :

FADHIL MUHAMMAD

MUHAMMAD ARIEF FAUZI

TONI PRASETIYO

HUKUM BISNIS

S1 AKUNTANSI REG B 2012

 

 

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2013

A. Kasus Buddha Bar

Buddha   Bar   adalah   salah   satu   contoh   Merek   Dagang   yang   bertaraf Internasional yang dilindungi oleh Konvensi Perancis. Buddha Bar merupakan merek dagang dari Perancis yang dimiliki oleh George V Restaurant. Dengan perkembangan zaman  dan  perkembangan  perlindungan  hukum  maka  terdapat  yang  dinamakan dengan  lisensi  yang  digunakan  untuk  memperluas  usahanya,  dan  sekarang  ini perluasaan usaha tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja tetapi juga di luar negeri. Indonesia adalah salah satu negara penerima lisensi merek dagang Buddha Bar.

Mengerucut  pada  penggunaan merek  dagang  Buddha  Bar,  berdasarkan. Hukum diatas dan juga para ahli hukum maupun pebisnis di Indonesia berpandangan bahwa penggunaan lisensi merek dagang dari Buddha Bar yang berasal dari Prancis secara yuridis tidak menyalahi hukum perdagangan Internasional. Sebab PT Nireta Vista Creative pengelola dari Buddha Bar di Indonesia telah mendapatkan lisensi dari pemilik merek dagang Buddha Bar itu yaitu George V. Restaurant dari Prancis sebagai pemegang merek dagang Buddha Bar di Indonesia.

Selain itu Buddha Bar juga telah memiliki  legalitas  Hukum  di  Indonesia  karena  telah  mendaftarkan  merek  dagang tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan telah terdaftar sebagai merek dagang di Indonesia pada tanggal 16 Januari 2009. Sertifikat restoran Buddha-Bar terdaftar di Indonesia telah dikeluarkan dengan nomor IDM000189681 di kelas jasa Kelas 43 untuk jenis restoran. Bahkan, sejak pendaftaran merek dagang Buddha Bar diajukan pada tanggal 18 Juli 2007, penggunaan nama Buddha-Bar tidak mendapat sanggahan dari pihak mana pun.

Buddha Bar ini merupakan usaha dalam bidang jasa Restorant, di dalamnya tidak ada kegiatan untuk suatu pelecehan ataupun penodaan suatu agama tertentu  dalam  hal  ini  adalah  agama  Buddha.  Penggunaan  nama  merek dagang Buddha Bar ini telah bersifat universal tidak mengarah atau memfokuskan pada satu arti pada agama yang ada di Indonesia.

Hal ini juga dapat dilihat dengan banyaknya usaha restaurant yang menggunakan nama, istilah dan simbol-simbol Buddha baik itu usaha dalam   negeri maupun usaha yang ada di Internasional. Sehingga penggunaan Merek Dagang Buddha Bar tidaklah benar jika dikatakan sebagai suatu bentuk penodaaan salah satu agama dan melanggar hukum yang ada di Indonesia.

B. Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan Atas Penarikan Merek Dagang Buddha Bar oleh Ditjen HKI di Indonesia

1. Jalur Non Litigasi

a) Mediasi

Dalam kasus pemanfaatan merek dagang Buddha Bar ini telah dilakukan mediasi dimana pihaknya yaitu PT. Nireta Vista Creative dan Forum Anti Buddha Bar dimana Dirjen HKI sebagai pihak mediatornya. Dalam pertemuan ini memberikan hasil kepada Direktorat Jenderal HKI untuk menarik sertifikat merek dagang Buddha Bar yang ada di Indonesia. Karena merek dagang Buddha Bar ini memicu keresahan masyarakat yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini PT. Nireta Vista Creative selaku wakil dari George V Entertainmen pemilik dari merek dagang Buddha Bar ini harus menerima penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya penarikan merek dagang tersebut fungsi dan manfaat dari merek dagang Buddha Bar ini tidak dapat digunakan secara maksimal. Tetapi PT. Nireta Vista Creative masih tetap dapat menggunakan merek dagang tersebut akan tetapi tidak mempunyai legalitas hukum seperti merek dagang yang didaftarkan pada umunya. Sehingga penggunaan mediasi ini tidak menggunakan penyelesaian win- win solution melainkan salah satu pihak harus menerima kesepakatan yang ada pada pertemuan mediasi ini. Dimana penarikan sertifikat merek dagang Buddha Bar ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI pada tanggal 15 April 2009, melalui suratnya No. HKI 4.HI.06.03-68 oleh Direktorat Merek mencabut sertifikat merek dagang Buddha Bar. sehingga setelah tanggal tersebut PT. Nireta Vista Creative sudah tidak mendapatkan perlindungan hukum.

2. Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini membuka peluang untuk mengajukan sengketa supaya dapat diperiksa secara perdata, pidana maupun administratif. Di samping kedua alternatif tersebut pemilik hak merek dapat mengajukan permohonan penetapan sementara yang diatur di dalam Undang- Undang merek. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mendapat gugatan dari Pihak Pemilik Merek dagang Buddha Bar dalam hal ini George V. Entertainment dalam Pengadilan TUN mengenai penarikan merek dagang Buddha Bar yang telah terdaftar.

Dengan adanya cara- cara yang dapat ditempuh melalui jalur normatif ini maka merujuk pada kasus Buddha Bar, dengan menggunakan tiga sarana penyelesaian sengketa admintratif, namun dalam pemanfaatan merek dagang Buddha Bar dimaksud, perlu juga memerhatikan kewenangan masing- masing sarana litigatif pemanfaatan merek dagang Buddha bar. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Merek, komisi banding hanya diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa adminstratif bidang merek, khususnya yang berkaitan dengan permohonan banding karena adanya penolakan permintaan pendaftaran merek. Dengan menggunakan dasar Pasal 33 Undang- Undang Merek lebih ditegaskan lagi bahwa sengketa dalam hal sengketa administratif merek yang berkaitan dengan penolakan permohonan perndaftaran jenis merek Hak Kekayaan Intelektual yang lain tidak dikenal adanya komisi banding. Padahal pemanfaatan merek Buddha Bar dimaksud sudah terjadi pendaftaran pada Dirjen HKI baru kemudian muncul sengketa. Dengan demikian komisi banding dalam Undang- Undang Merek tidak dapat digunakan untuk solusi ligitatif dalam kasus pemanfaatan merek dagang Buddha Bar.

C. Analisis Kasus Buddha Bar

Dalam kasus ini, penggunaan lisensi merek dagang dari Buddha Bar yang berasal dari Prancis secara yuridis tidak menyalahi hukum perdagangan Internasional. Sebab PT Nireta Vista Creative pengelola dari Buddha Bar di Indonesia telah mendapatkan lisensi dari pemilik merek dagang Buddha Bar itu yaitu George V. Restaurant dari Prancis sebagai pemegang merek dagang Buddha Bar di Indonesia. Selain itu Buddha Bar juga telah memiliki  legalitas  Hukum  di  Indonesia  karena  telah  mendaftarkan  merek  dagang tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sehingga penggunaan Merek Dagang Buddha Bar tidaklah benar jika dikatakan sebagai suatu bentuk penodaaan salah satu agama dan melanggar hukum yang ada di Indonesia.

Dalam kasus pemanfaatan merek dagang Buddha Bar ini telah dilakukan mediasi dimana pihaknya yaitu PT. Nireta Vista Creative dan Forum Anti Buddha Bar dimana Dirjen HKI sebagai pihak mediatornya. Dalam pertemuan ini memberikan hasil kepada Direktorat Jenderal HKI untuk menarik sertifikat merek dagang Buddha Bar yang ada di Indonesia. Karena merek dagang Buddha Bar ini memicu keresahan masyarakat yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak dalam kehidupan bermasyarakat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s