Konflik Perbatasan Indonesia – Singapura

Posted: April 28, 2013 in Kewarganegaraan

KONFLIK PERBATASAN INDONESIA – SINGAPURA

UNJ

Disusun Oleh :

MUHAMMAD ARIEF FAUZI

8335123535

KEWARGANEGARAAN

S1 AKUNTANSI REG B 2012

 

 

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2013

KATA PENGANTAR

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan paper Kewarganegaraan yang berjudul “Konflik Perbatasan Indonesia – Singapura”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus, selaku guru pembimbing dan guru mata pelajaran Kewarganegaraan serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga paper ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna. Begitu pula dalam pembuatan paper ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan.

Maka dari itu, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak dengan lapang dada dan demi kemajuan paper ini. Penulis berharap paper ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatiannya penulis  ucakan terima kasih.

Jakarta, 07 April 2013

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.  Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, terletak di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi sebesar 270 juta jiwa pada tahun 2012. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius.

Perbatasan antar negara tetangga sering kali menjadi konflik yang besar bagi suatu negara. Hal ini terjadi karena hukum dan ketentuan – ketentuan lain yang mengatur tentang wilayah suatu negara yang terus mengalami pembaharuan, sehingga tidak adanya satu acuan yang pasti yang mengatur tentang perbatasan tersebut.

Selain itu banyaknya pulau yang dimiliki oleh Negara Indonesia membuat sulitnya koneksi ke pulau yang jauh dari pusat pemerintahan. Pulau – pulau yang berada dekat dengan negara tetangga akan lebih mudah dan lebih diperhatikan oleh negara tetangga tersebut

Bila dicermati, banyak negara-negara di Asia Tenggara juga menghadapi masalah yang sama. Anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya, namun dibalik itu sebenarnya bertaburan benih konflik, yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka.

1.2.  Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu :

  1. Apa yang melatarbelakangi konflik perbatasan Indonesia – Singapura?
  2. Bagaimana perkembangan dari konflik perbatasan Indonesia – Singapura?
  3. Apa solusi dari konflik perbatasan Indonesia – Singapura ?

1.3. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan dari pembuatan paper ini, yaitu :

  1. Mengetahui latar belakang konflik perbatasan Indonesia – Singapura.
  2. Mengetahui perkembangan dari konflik perbatasan Indonesia – Singapura.
  3. Mengetahui solusi dari konflik perbatasan Indonesia – Singapura.


BAB II

LANDASAN TEORI

 

2.1. Pengertian Geopolitik

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari kondisi fisik, ekonomi, sosial-politik, antropologi, sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan pemerintah mengenai politik dan hankam, yang bersifat intern dan ekstern, berdasarkan telaah geografi politik.

Geopolitik menurut The Liang Gie sebagaimana ditulis adalah cabang pengetahuan yang mempelajari antar bidang yang mempelajari hubungan dan peranan dari unsur-unsur kebumian dengan politik luar negeri yang diajalankan oleh suatu negara.

2.2. Pengertian Konflik

Konflik merupakan suatu gejala yang umumnya muncul sebagai akibat dari interaksi manusia dalam hidup bermasyarakat. Konflik akan timbul ketika terjadi persaingan baik individu maupun kelompok. Konflik juga bisa dipicu karena adanya perbedaan pendapat antara komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat membuatnya saling mempertahankan ego dan memicu timbulnya pertentangan.

2.3. Jenis-jenis Konflik

  1. Konflik Domestik : isu utamanya adalah suatu kondisi diamna terdapat masalah-masalah antar pemegang kekuasaan dengan penantangnya yang diselesaikan dengan cara damai.
  2. Konflik Regional : isu utama menekankan proses negosiasi dan hubungan antar negara tetangga. Bentuk hubungan bisa bersifat cooperative, competitive, dan transforming.
  3. Konflik Internasional : isunya sama dengan konflik regional tetapi cakupannya lebih luas.

2.4. Faktor-faktor Penyebab Konflik dan Strategi Penyelesaiannya

Faktor-faktor penyebab konflik antara lain:

  1. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
  2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
  3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
  4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Strategi Penyelesaian Konflik antara lain:

  1. Kompetisi
  2. Akomodasi
  3. Sharing
  4. Kolaborasi
  5. Penghindaran

2.5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Persengketaan Antar negara

  1. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang belum banyak terselesaikan melalui mekanisme perundingan
  2. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di  kawasan, maupun dari luar kawasan.
  3. Eskalasi   aksi   terorisme   lintas   negara,   dan   gerakan   separatis bersenjata   yang   dapat  mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.

 

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Latar Belakang Konflik Perbatasan Indonesia – Singapura

Salah satu persoalan yang paling mendasar yang memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Termasuk Indonesia yang mempunyai persoalan dengan perbatasan, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara  tetangga. Bukan hanya dengan Malaysia Indonesia bersengketa mengenai perbatasan dan klaim pulau seperti yang kebanyakan diketahui oleh kalangan masyarakat, namun dengan Singapura pun Indonesia mempunyai masalah dalam perbatasan negara baik maritim maupun pasir.

Masalah yang timbul dalam penetapan batas wilayah antara Indonesia dengan Singapura adalah reklamasi pantai yang selalu dilakukan Singapura sejak melepaskan diri dari Federasi Malaysia untuk memperluas wilayahnya. Luas wilayah singapura pada awalnya adalah 580 km2, dan pada tahun 2005 jumlahnya bertambah menjadi 699 km2. Hal itu menandakan luas wilayah Singapura selama hampir 40 tahun bertambah 199 km2. Luas Selat Singapura juga makin berkurang, tidak mencapai 24 mil laut yang sudah menjadi ketetapan internasional. Sejumlah pihak mengkhawatirkan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura karena akan merubah wilayah batas kedua negara yang sudah disetujui pada tahun 1973.

Daratan Singapura, menjadi maju 12 km dari original base line perjanjian perbatasan sebelumnya. Pihak Indonesia juga khawatir dengan majunya daratan Singapura, dikhawatirkan penetapan batas wilayah di Selat Singapura juga akan berubah. Sebenarnya, jika kita merujuk pada Pasal 6 ayat 8 UNCLOS 1982 pihak Indonesia tidak perlu khawatir.

Pasir yang diambil kebanyakan berasal dari pulau-pulau di Kepulauan Riau. Pelarangan ekspor pasir dari Riau ke Singapura sebenarnya telah keluarkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2002, setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2/2002. Pelarangan itu tidak bertahan lama, karena penambangan pasir di Riau kembali dibuka setelah DPR membentuk Tim Pengawasan Pasir Laut. Maret 2003, penambangan pasir ini kembali ditutup oleh pemerintah setelah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini Suwandi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 117/MPP/Kep/II/2003

Revisi dari Traktat London ini membuat adanya perbatasan baru antara Singapura yang saat itu masih tergabung dalam wilayah Malaysia dengan Indonesia. Tidak hanya memunculkan perbatasan baru bagi Singapura dengan Indonesia, namun juga merupakan awal terpisahnya Tanah Melayu dan Indonesia secara politik. Setelah adanya Traktat London atau Treaty of Commerce and Exchange Between Great Britain and Netherlands, membuat Singapura menjadi semakin maju, banyak kapal-kapal internasional dan domestik lebih memilih Singapura daripada Batavia karena banyak kebutuhan yang dapat ditemukan di Singapura, ketimbang Batavia. Semenjak itu Selat Singapura menjadi jalur lalu lintas perdagangan laut antara India dengan Cina atau Asia Barat dengan Asia Tenggara dan Timur.

Masalah perbatasan kemudian menjadi semakin runyam setelah Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia tahun 1965. Pangkal masalahnya adalah lebar Selat Singapura yang tidak mencapai 24 mil sebagai persyaratan dari Konvensi Hukum Laut PBB. Konvensi Hukum Laut PBB ini berisi batas wilayah teritorial laut suatu negara ditarik 12 mil laut yang ditarik dari pangkal pulau terdepan suatu negara. Beberapa masalah kemudian menjadi pengganjal untuk menetapkan daerah perbatasan Indonesia-Singapura. Salah satu masalah besar itu adalah reklamasi pantai yang dilakukan Singapura untuk memperluas wilayahnya.


3.2. Perkembangan Konflik Perbatasan Indonesia – Singapura

Konflik antara Indonesia dengan Singapura, terutama setelah reformasi, bukanlah yang pertama kali terjadi. Menoleh ke belakang, beberapa gangguan dalam hubungan diplomatik kedua negara ini dipicu oleh berbagai persoalan, seperti masalah “perang urat syaraf” antara mantan Presiden Habibie dengan mantan PM Lee Kuan Yew dan dilanjutkan dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, menyusul soal tuntutan RI soal perjanjian ekstradisi untuk pengembalian para penjahat ekonomi, masalah kabut asap dan terakhir sengketa pasir.

Kasus konflik pasir ini ironis, bahwa sebuah negara sangat kecil dapat mengancam keselamatan wilayah sebuah negara besar “hanya” dengan cara membeli seonggok demi seonggok sarana pembatas wilayah. Singapura menolak larangan tersebut karena, seperti yang dikatakan Menlu George Yeo, Indonesia tidak memiliki landasan untuk melarang ekspor pasir. Hal ini sangat merugikan bangsa kita Indonesia.

Sengketa pasir berawal dari dilarangnya ekspor pasir Indonesia ke semua negara, termasuk ke Singapura. Larangan ekspor pasir yang dikeluarkan pemerintah ini sangat tepat, mengingat kerugian yang ditimbulkannya sangat mengancam keselamatan lingkungan dan eksistensi negara kita karena berubahnya peta wilayah RI. Pengerukan pasir yang terus menerus dapat mengakibatkan berbagai kerawanan lingkungan yang mengancam keselamatan penduduk Indonesia, terutama di daerah pesisir pantai.

Tergerusnya wilayah perairan Indonesia diperparah dengan menyempitnya wilayah daratan Indonesia. Contohnya, beberapa pulau kecil di kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura tenggelam akibat eksplorasi pasir untuk memenuhi kebutuhan Singapura. Tindakan Singapura benar-benar menunjukkan sindrom negara kecil yang berbatasan dengan negara superluas seperti Indonesia.

Faktor lain, seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Deplu, Primo Alui Joelianto, yang mendorong Indonesia menghentkan ekspor pasir ke Singapura adalah masalah ekstradisi. Telah diketahui bahwa selama ini Singapura selalu menolak menandatangani perjanjian ekstradisi yang sangat diperlukan oleh Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. Singapura merupakan tempat pelarian para penjahat ekonomi Indonesia karena berbagai kemudahan dan keamanan yang ditawarkan negara tersebut atas aset pihak asing.

Kedua negara akhirnya menyepakati perjanjian batas laut yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Batas laut yang ditentukan adalah Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi telah berunding selama delapan kali. Dengan demikian permasalahan berbatasan laut Indonesia dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa menimbulkan konflik, namun demikian masih ada beberapa titik perbatasan yang belum disepakati dan masih terbuka peluang terjadinya konflik kedua negara.

3.3. Solusi Masalah Perbatasan Indonesia – Singapura

Untuk mengamankan kebijakan pemerintah dalam masalah wilayah perbatasan, pemerintah mengeluarkan UU No. 1 tahun 1973 yang berisi tentang Landasan Kontinen Indonesia, semua kekayaan yang ada di dalam Landasan Kontinen Indonesia merupakan hak milik pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu, daerah perbatasan juga akan mulai diberdayakan, seperti Pulau Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura.

Selat Singapura yang lebarnya tidak terlalu luas, menjadi masalah tersendiri bagi UU nomor 1 tahun 1973. Singapura yang juga dikelilingi pulau-pulau kecil disekitarnya dalam menarik garis batas perlu ketelitian agar tidak mendapatkan protes dari pemerintah Singapura. Beberapa perundingan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, kesepakatan pun terjadi pada Mei 1973, dengan ditandatanganinya Garis Batas Laut Wilayah di Jakarta. Untuk menetapkan garis awal perbatasan dan karena jarak Selat Singapura yang sempit, maka akhirnya diambil keputusan untuk mengambil batas kedua negara dari wilayah atau pulau terdepan masing-masing negara.

Disetujuinya Perjanjian Penetapan Perbatasan Indonesia – Singapura di Bagian Barat Selat Singapura. Sebagai bentuk kelanjutan dari diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura, pada Maret 2009, perjanjian batas laut antara kedua negara ditandatangani di Jakarta. Pembicaraan tentang perjanjian ini sudah dilakukan sejak tahun 2005, untuk menyelesaikan batas wilayah Indonesia-Singapura di bagian barat Selat Singapura, antara perairan Tuas dan Nipah. Sementara untuk wilayah tengah dan timur, masih dalam tahap penyelesaian, karena memerlukan kajian yang lebih mendalam. Disetujuinya perjanjian batas laut ini, diharapkan dapat mempertegas posisi Pulau Nipah sebagai  titik dasar yang digunakan dalam pengukuran batas maritim Republik Indonesia dengan Singapura.

Dalam menetapkan perjanjian ini, pemerintah Indonesia menolak mengakui wilayah reklamasi Singapura, dan menggunakan perjanjian tahun 1973 sebagai sumber. Menurut Pasal 60 Ayat 8 UNCLOS disebutkan bahwa, “pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak mempunyai status pulau dan laut teritorialnya sendiri, maka kehadirannya tidak memengaruhi penetapan batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landasan kontinen.”


BAB IV

PENUTUP

 

4.1. Kesimpulan

Konflik perbatasan yang terjadi di Indonesia – Singapura bermulai dari reklamasi wilayah laut Singapura yang membuat daratan Singapura menjadi lebih luas dan laut perbatasan Indonesia dan Singapura menjadi sempit. Reklamasi pantai-pantai di Singapura menyebabkan daratan negara kota itu bertambah 12 km ke arah perairan Indonesia, sedangkan wilayah perairan Indonesia berkurang 6 km.

Luas Selat Singapura juga makin berkurang, tidak mencapai 24 mil laut yang sudah menjadi ketetapan internasional. Sejumlah pihak mengkhawatirkan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura karena akan merubah wilayah batas kedua negara yang sudah disetujui pada tahun 1973.

Solusi telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atas sengketa perbatasan Indonesia – Singapura diantaranya mengeluarkan UU No. 1 tahun 1973 yang berisi tentang Landasan Kontinen Indonesia, semua kekayaan yang ada di dalam Landasan Kontinen Indonesia merupakan hak milik pemerintah Indonesia. Pada Maret 2009, perjanjian batas laut antara kedua negara ditandatangani di Jakarta.

4.2. Saran

Diharapakan pemerintah ke depannya mampu menjaga keutuhan wilayahnya dengan membuat atau menyepakati perjanjian dengan negara tetangga untuk menentukan batas-batas kedua negara. Pemerintah juga harus memperhatikan dan mengawasi pulau-pulau terluar agar tidak menimbulkan konflik.


DAFTAR PUSTAKA

 

Martini, 2013, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Hartomo Media Pustaka

http://blog.ideguru.com/2012/12/pengertian-konflik.html

http://andrie07.wordpress.com/2009/11/25/faktor-penyebab-konflik-dan-strategi-penyelesaian-konflik/

http://www.armhando.com/2012/03/sejarah-sengketa-perbatasan-indonesia.html

http://baiq-wardhani-df.blogspot.com/2008/12/konflik-pasir-ri-singapura.html

http://inimu.com/berita/2010/05/25/wilayah-indonesia-dicaplok-singapura/

http://indomaritimeinstitute.org/?p=1341

 

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s