Analisis Kasus Monopoli Pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Posted: April 28, 2013 in Hukum Bisnis

ANALISIS KASUS MONOPOLI PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

UNJ

Disusun Oleh :

FADHIL MUHAMMAD

MUHAMMAD ARIEF FAUZI

TONI PRASETIYO

HUKUM BISNIS

S1 AKUNTANSI REG B 2012

 

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2013

A. Kasus Monopoli Perusahaan Listrik Negara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui adanya dugaan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT PLN (Persero) apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk TDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal 19d di dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri.

Untuk itu, KPPU akan segera menelisik data-data PLN untuk melihat siapa saja pelanggan industri yang menikmati capping dengan yang tidak. Sementara ini, KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri. Untuk golongan industri kecil atau rumah tangga yang dikenakan capping diganjar Rp803 per KWh. Sementara yang tidak kena capping dikenakan Rp916 per KWh. Sehingga ada disparitas harga sekitar Rp113 per KWh. Sementara untuk golongan menengah berkapasitas tegangan menengah berbeda Rp667 per KWh apabila dikenakan capping dan Rp731 KWh untuk yang tidak. Perbandingan bagi industri yang memakai capping dengan yang tidak, untuk tegangan menengah sebesar 23%. Untuk golongan tarif untuk keperluan industri besar, mereka yang dikenakan capping harus membayar sebesar Rp594 per KWh sementara yang tidak menjadi Rp605 per KWh (disparitas harga Rp11 per KWh). Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, KPPU akan segera melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada berdasarkan surat yang masuk ke pihaknya pada 11 Januari silam.

KPPU juga akan memanggil pihak yang selama ini diuntungkan dengan tarif lebih rendah atau yang iri terhadap perbedaan harga karena mereka dikenakan beban yang lebih tinggi dibanding yang lain. Selain itu, mereka juga akan memanggil Pemerintah dan Kementerian Keuangan dan Dirjen Listrik Kementerian ESDM untuk meminta pandangan dari mereka dan akan membuktikan di lapangan, misalnya cek kuitansi supaya ada fakta dan data hukum, tidak hanya data statistik.

B. Keputusan KPPU

Pada tanggal 8 Desember 2011, KPPU membacakan Putusan No. 06/KPPU-I/2011 dengan amar yang menyatakan bahwa PLN tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 19 d UU No 5 Tahun 1999 terkait dengan diskriminasi tarif yang dikenakan PLN untuk tipe bisnis dan industri antara pelanggan baru dengan pelanggan lama.

Berikut ini adalah beberapa catatan mengenai putusan KPPU tersebut yang mungkin berguna:

1. Posisi Dominan

Teori hukum persaingan menyatakan bahwa praktik diskriminasi akan merugikan konsumen dan karenanya salah menurut hukum persaingan jika dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau market power. UU No 5 Tahun 1999 pun menempatkan Pasal 19 d pada Bagian Ketiga dengan judul “Penguasaan Pasar”, BAB IV “Kegiatan yang Dilarang”.

Pengertian ini juga dimuat dalam Pedoman KPPU No. 6 Tahun 2011 Mengenai Penarapan Pasal 19 d yang diterbitkan KPPU pada tanggal 7 Juni 2011 (“Pedoman 19 d”).

Konsistensi atas syarat posisi dominan/market power ini ditunjukkan oleh Investigator KPPU dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa PLN memiliki posisi dominan karena Pasal 10 ayat (3) UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan:

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha”.

Hal ini penting untuk digaribawahi karena posisi dominan/market power sama sekali tidak menjadi unsur di dalam bunyi Pasal 19 d, namun tanpa adanya posisi dominan/market power, larangan dalam Pasal 19 d akan menjadi over enforce dan tidak berdasar.

Namun tidak jelas mengapa Investigator KPPU tidak mengacu pada Pedoman 19d tentang perlunya analisis posisi dominan ketika menganalisis posisi dominan dari PLN.

2. Pengecualian

PLN dalam tanggapannya menyatakan bahwa perbedaan tarif jasa didasarkan pada Keppres No. 104 Tahun 2003 sehingga harus dikecualikan sesuai dengan Pasal 50 a UU No 5 Tahun 1999 yang mengecualikan tindakan dan perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

PLN mungkin secara sengaja tidak mengacu pada Pedoman KPPU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengecualian Berdasarkan Pasal 50a, karena Pedoman tersebut menyatakan bahwa apa pun instrumen hukumnya, selama tidak secara tegas diperintahkan oleh Undang-undang, maka tidak berlaku pengecualian dari UU No. 5 Tahun 1999.

Namun Majelis Komisi tidak menanggapi point keberatan PLN ini. Sehingga tidak jelas apakah Majelis Komisi beranggapan tindakan PLN dapat dikecualikan sesuai dengan Pasal 50 a UU No 5 Tahun 1999. Meskipun demikian, Majelis Komisi tetap konsisten dengan Pedoman Pasal 50 a sebagaimana dijelaskan berikut.

Secara tidak tegas, Majelis Komisi tidak mengganggap tindakan PLN dikecualikan dari UU No 5 Tahun 1999 karena Majelis Komisi berpendapat “tidak ada praktik diskriminasi”. Seandainya Majelis Komisi berpendapat tindakan PLN dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi semestinya sampai pada kesimpulan “terdapat tindakan diskriminasi oleh PLN namun hal tersebut dikecualikan”. Sekalipun dasar hukum yang digunakan Majelis Komisi adalah sama, yaitu Keppres No. 104 Tahun 2003, namun jelas berbeda penerapan logika hukumnya.

C. Analisis Kasus

Secara hukum masih terdapat berbagai perdebatan, apakah usaha yang dilakukan oleh PLN adalah tindakan monopoli yang diperbolehkan atau tidak. Namun melihat dari kerugian yang diterima oleh masyarakat, seharusnya tindakan monopoli ini tidak boleh dilakukan. Kerugian ini diduga karena kurang optimalnya kinerja PLN dalam penyedia listrik masyarakat. Sedangkan dari segi persaingan usaha, monopoli yang dilakukan PLN merupakan persaingan usaha yang tidak sehat karena mulai adanya pihak swasta yang juga menyediakan tenaga listrik di Indonesia. Persaingan ini dianggap sehat apabila PLN tidak menghalangi usaha perusahaan listrik swasta lainnya untuk menyediakan listrik bagi masyarakat, sedangkan dalam hal ini PLN justru menghalangi perusahaan lain untuk bersaing di bidang ketenagalistrikan ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s