Kekerasan Terhadap TKW

Posted: March 22, 2013 in Kewarganegaraan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Kewarganegaraan yang berjudul “Kekerasan Terhadap TKW”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus, selaku guru pembimbing dan guru mata pelajaran Kewarganegaraan serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna. Begitu pula dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan.

Maka dari itu, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak dengan lapang dada dan demi kemajuan makalah ini. Penulis berharap makalah ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatiannya penulis  ucakan terima kasih.

Jakarta, 20 Maret 2013

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang Masalah

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Negara telah manerima pemasukan devisa yang signitifkan sepanjang tahun 2010 dari penghasilan TKI. Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pemasukan devisa dari TKI sepanjang tahun 2010 telah mencapai 8,24 milyar dolar AS (Rp. 80,24 triliyun). Jumlah ini merupakan kenaikan sampai 37,3% (dari Rp. 60 triliyun) dari tahun 2011, dan bila di bandingkan dengan tahun 2010 terdapat kenaikan 48,26% (dari Rp.. 50,56 triliyun).

Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), untuk tahun 2010 saja terdapat 900,129 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil ditempatkan di luar negeri secara resmi. Berdasarkan data jumlah TKI yang berhasil ditempatkan di luar negeri pada tahun 2010 dapat diketahui bahwa kurang lebih 77% TKI adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW). Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga.

1.2 Rumusan Masalah

  1. Apa alasan/motivasi TKW bekerja ke luar negeri ?
  2. Bagaimana perkembangan kekerasan terhadap TKW asal Indonesia di luar negeri ?

1.3 Tujuan Penulisan

  1. Untuk mengetahui alasan TKW bekerja di luar negeri
  2. Untuk mengatahui perkembangan terhadap TKW asal Indonesia di luar negeri

BAB II

LANDASAN TEORI

 

2.1 Pengertian Hak dan Kewajian

Hak dan Kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Dalam realita kehidupan sering terjadi permasalahan karena hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, sedangkan kewajiban adalah yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995). Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang supaya tecipta harmonisasi dalam seluruh aspek kehidupan. Hak dan kewajiban ibarat mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan.

2.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Hak Warga Negara Indonesia

  1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  2. Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
  3. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
  4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum

2. Kewajiban Warga Negara Indonesia

  1. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah
  2. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
  3. Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
  4. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

2.3 Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Mobilitas angkatan kerja wanita keluar negeri di kenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Pada waktu itu yang disebut TKI adalah laki-laki. Ketika muncul angkatan kerja wanita ke luar negeri, mereka disebut TKW, untuk mempertegas bahwa ada tenaga kerja wanita diantara TKI. Istilah ini menunjukkan bahwa ada pembedaan diantara keduanya. TKW identik dengan komoditi (misalnya, komoditi non-migas). Ironisnya, meski TKW dipandang kurang memiliki akses dalam penungkatan produksi, akan tetapi kenyataannya presentase remitan yang dikirim lebih besar dari TKI.

2.4 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia

1. Hak Tenaga Kerja Indonesia

  1. Bekerja di luar negeri;
  2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
  3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
  4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
  5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
  6. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan di negara tujuan;
  7. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan di luar negeri;
  8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
  9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

2. Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia

  1. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
  2. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
  3. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Dengan disahkannya Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI.

Dalam pasal 31 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”  Kemudian dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa “Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

BAB III

PEMBAHASAN

 

3.1 Motif Tenaga Kerja Wanita (TKW) Bekerja ke Luar Negeri

Semua orang pasti sepakat, alasan utama kebanyakan TKW bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi. Kebanyakan mereka adalah orang miskin. Jasa tenaga kerja mereka tidak dapat disalurkan di dalam negeri karena negara tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup. Dengan bahasa lain, negara sebenarnya telah gagal merealisasikan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi, lebih dari 30 juta jiwa. Penduduk miskin terbanyak di pedesaan yang mencapai 60 persen lebih. Dari sisi lapangan kerja, meski pemerintah menyatakan tingkat pengangguran menurun, toh angkanya masih tinggi, yaitu 7,61 juta orang per Februari 2012. Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik itu turun 6% dari Februari 2011 sebanyak 8,12 juta orang.

Berdasarkan data resmi pemerintahan, pengangguran di Indonesia kini mencapai 8,59 juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja di nusantara sebanyak 116 juta orang. Bisa jadi jumlah pengangguran jauh lebih banyak dari itu. Bahkan setiap tahun ada 1,1 juta sarjana menganggur.

Anehnya, kebijakan pemerintah bukannya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, akan tetapi mereka memikirkan bagaimana menjual mereka ke luar negeri sehingga negera bisa memperoleh devisa. Dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK), pengiriman TKI disebut sebagai upaya menekan angka pengangguran.

Setelah mereka di berangkatkan ke luar negeri, keadaan mereka disana tidak dilindungi sama sekali. Pengiriman TKI selama ini bukanlah urusan Negara, tapi PJTKI dengan pengguna jasa. Akibatnya, jika ada persoalan Negara selalu terlambat merespon permasalahan para pencari devisa tersebut

Sementara itu, di negara tujuan, peraturan di sana tidak memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para TKI. Hanya sedikit negara yang telah meratifikasi perlindungan terhadap para pekerja asing. Sebagian di beberapa Negara TKI dianggap sebagai budak yang dapat diperlakukan semaunya oleh para majikannya sendiri.

3.2 Perkembangan Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Asal Indonesia di Luar Negeri

Berbagai perubahan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah di negara-negara Timur Tengah dan Asia masih belum cukup memberikan perlindungan mendasar untuk menanggulangi kekerasan yang dialami oleh tenaga kerja migran sektor domestik. Demikian pernyataan Human Rights Watch yang dimuat dalam laporannya menyambut hari Buruh Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Human Rights Watch juga mengatakan bahwa walaupun akhir-akhir ini sudah terlihat perbaikan peraturan dibeberapa negara, jutaan tenaga kerja wanita yang berasal dari Asia dan Afrika masih rawan terhadap eksploitasi dan kekerasan sementara kecil kemungkinan bagi korban untuk mendapat ganti rugi.

Tahukah anda, Indonesia memegang rekor tertinggi jumlah tenaga kerja yang meninggal di luar negeri. Lembaga Swadaya masyarakat Migrant Care mencatat sekitar ada 908 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggal dunia di berbagai Negara hingga Okteber 2010. Jumlah ini tidak pernah terjadi atas tenaga kerja Negara lain. Setiap tahun kecelakaan yang dialami TKI merupakan angka paling tinggi di seluruh dunia, kata Durektur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah.

Ini tentu bukan hal yang membanggakan. Justru ini adalah aib sebuah bangsa. Seharusnya para pemimpin negeri ini malu. Tapi itulah nasib TKI. Sudah bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, menjadi korban lagi. Pemerintah tidak terlalu peduli pada para tenaga kerja yang bekerja di luar negri itu.

Kondisi kemiskinan yang menghimpit keluarga menjadi alasan betapa banyak warga Indonesia yang ingin bekerja diluar negeri. Apalagi ada berita gaji besar di sana. Permintaan yang tinggi untuk menjadi TKI inilah yang kemudian dimanfaatkan juga oleh perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk menghasilkan keuntungan dengan menyerahkan begitu saja para tenaga kerja kepada majikanya.

Tidak jarang, perusahaan-perusahaan itulah yang mengekploitasi keinginan para calon TKI dengan berbagai imbalan. Adanya praktik menyimpang ini diakui oleh Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Selain eksploitasi, 200 PJTKI yang tersebar di seluruh Indonesia disinyalir melakukan pelanggaran seperti adanya unsur percaloan atau sponsor dalam proses rekrutmen yang merugikan TKI. Begitu pula, jual beli sertifikat baik sertifikat kesehatan maupun sertifikat kopetensi atau keahlian yang akhirnya menjadikan TKI menjadi korban.

Bukan hanya PJTKI, menurut Komite Pimpinan Pusat (KPP) Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bersatu Melalui Ketua Presidiumnya (BMKP), Arief Pouyono, para calon TKI juga harus membayar uang dalam jumlah besarkepada Negara. Sesuai Surat Keputusan No. 186 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Departemen Tenga Kerjadan Transmigrasi setiap TKI wajib membayar Rp 15,5 juta. Ditambah dengan bunga 18 persen per tahun, uang yang harus dibayar TKI, 18,29 juta.

Saat berangkat keluar uang, pulang juga masih diperas. Banyak pihak menikmati keberadaan TKI. Pihak perbankan misalnya, meraup untung lumayan besar dari selisih pertukaran nilai kurs uang yang dibawa para TKI. Belum maskapai penerbangan, perusahaan transportasi dan sebagainya.

Negara juga ikut menikmati keringat TKI. Mereka sampai di sebut sebagai pahlawan devisa karena berhasil menyumbang devisa terhadap negara. Tahun 2009 lalu, berdasarkan catatan BNP2TKI, TKI menyumbang devisa sebesar Rp 82 triliyun. Itu belum termasuk uang yang dibawa langsung oleh mereka. Jadi rata-rata pertahun sekitar Rp. 100 triliyun.

Sayangnya, negara tidak begitu peduli dengan nasib mereka. Munculnya berbagai kasus TKI menunjukan hal itu. Pemecahan yang telah diberikan juga terasa asal-asalan dan tidak menyentuh akar persoalan.

Perlu kita ketahui, ribuan TKW bernasib naas di negeri orang gara-gara ingin menutupi kemiskinan. Banyak di beritakan di media elektronik bahwa ada TKW yang di temukan dengan banyak luka di tubuhnya. Dia adalah Sumiati, wanita yang berumur 23 tahun asal Dompu, Nusa Tenggara Timur, babak belur dipukul majukannya di Arab Saudi. Kedua kakinya hampir lumpuh dan bibirnya sobek karena dipukul terus menerus dengan kayu oleh majikannya.

Awalnya Sumiati tidak pernah membayangkan nasibnya akan seperti ini. Sebelum berangkat sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), perempuan 23 tahun ini berharap memperoleh rial ( mata uang Arab Saudi) dalam jumlah besar. Dengan uang itu, dia berharap mampu mengangkat perekonomian keluarganya yang miskin di Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun harapan itu tinggal impian, bukannya rial yng di kumpulkan namun nasib malang yang justru datang. Sekujur tubuhnya penuh luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh majiknnya di negeri minyak tersebut.

Lukanya sangat parah. Tubuhnya mengalami luka bakar di beberapa titik. Kedua kakinya hampir mengalami kelumpuhan, kulit tubuh dan kepalanya terkelupas, jari tengah retak, alis matanya rusak. Dan yang lebih parah, bibir bagian atasnya hilang. Kata Miea Mirlina, petugas rumah sakit King Fahd asal Indonesia.

Sumiati mengaku kepada pamannya, Zulkarnain yang menjenguknya, bibir bagian atasnya hilang akibat dipukul berkali-kali dengan kayu oleh majikannya. Giginya pun rontok. Dia tidak pernah merasa tahu sebab-musabab setiap kali dia disiksa.Dia bilang, main pukul saja kalau majikannya lagi marah. Tidak jelas alasannya, Ujar Zulkarnain.

Sumiati bekerja di Arab Saudi sejak10 Juli 2010. Majikannya adalah janda 54 tahun berinisial ZS. Bayarannya 800 riyal atau sekitar Rp. 2 juta per bulan. Saudi Gazatte, Rabu, (24/11) memberitakan majikannya telah ditangkap dan dianalisa kondisi kejiwaannya. Penangkapan majikannya yang kejam ini beserta dengan bukti pengakuan anak lelakinya. Sang anak membantah pernyataan ibunya, bahwa Sumiati mencoba bunuh diri. Luka baker di sekujur tubuh Sumiati diduga bekas setrikaan panas yang secara ngawur ditempelkan di kulitnya.

Kini Sumiati masih terbaring di rumah sakit. Dia akan menjalani berbagai operasi bedah untuk memulihkan kembali kondisi fisiknya. Dia berharap agar dapat segera pulang ke kampung halamannya, dan ingin segera bertemu dengan saudara-saudaranya yang sangat dia rindukan.

Meskipun majikan yang menganiaya adalah majikan perempuan, apa yang menimpa Sumiati tidak ada hubungannya dengan kekerasan gender. Ini bisa terjadi pada siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Dan pelakunya juga dapat laki-laki maupun perempuan. Tindakan majikannya adalah criminal yang wajib diberikan sanksi tanpa melihat jenis kelaminnya.

 

Migrant care telah mencatat sekitar 45.845 kasus yang menimpa buruh migrant Indonesia di luar negeri yang dapat di kelompokan ke dalam 16 jenis diantaranya :

Meninggal dunia (908 kasus) ;

PHK sepihak dan tidak digaji (8.080 kasus);

Deportasi dari Malaysia (22.745 kasus);

Penganiayaan (1.187 kasus);

Pelecehan seksual (874 kasus).

Presiden SBY sendiri mencatat hanya 4.385 kasus yang dialami TKW di luar negeri. Persentasenya hanya 0,01 persen dari total 3.271.584 Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Maka SBY berencana membagikan Hand Phone (HP) kepada para TKW yang akan berangkat mengadu nasib Ke luar negeri, dengan harap bisa menjaga diri mereka dari tindak kesewenang-wenangan para majikan.

Dalam lima tahun belakangan ini, beberapa negara telah melakukan langkah nyata untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Namun pada umumnya perubahan-perubahan tersebut masih berjalan lambat dan harus melalui perdebatan yang sulit.

3.3 Tanggung Jawab Negara

Negara, dalam hal ini pemerintah, serasa tidak berkewajiban memberikan jaminan atas hajat hidup rakyat. Rakyat harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup nyaris tanpa peran negara. Bagi rakyat, negara hadir hanya ketika menarik pajak-pajak yang kini makin beragam.

Ketika kemiskinan semakin mencengkeram dan lapangan kerja di dalam negeri semakin sempit, maka menjadi buruh migran adalah pilihan rasional bagi banyak rakyat miskin Indonesia. Dengan harapan memutus rantai kemiskinan dan syukur-syukur memperbaiki ekonomi keluarga, berbondong-bondonglah rakyat mengadu nasib ke negeri orang. Beberapa daerah pun menjadi “sentra” pengirim TKI. Provinsi pengirim TKI terbesar Jawa Barat (145.012 orang), Jawa Tengah (122.814 orang), Jawa Timur (110.497 orang), Nusa Tenggara Barat (72.846 orang), Banten (27.963 orang), DKI Jakarta (18.204 orang), Lampung (17.790 orang), Bali (15.056 orang), Sulawesi Selatan (13.911 orang), dan Sumatera Utara (12.398 orang).

Melihat penanganan kasus-kasus yang membelit para TKI, tampak pemerintah hanya mau menerima devisa tapi tidak bersungguh-sungguh melindungi mereka. Pemerintah sepertinya keasyikan menikmati devisa yang disumbangkan para buruh migran. Boro-boro mencegah pengiriman warga negara menjadi buruh migran di negeri orang dengan memperbaiki ekonomi dan menyediakan lapangan kerja, pemerintah justru menikmati devisa berlimpah dari pengiriman.

Pengiriman TKI ke luar negeri pun ditingkatkan terus. Semuanya demi devisa triliunan rupiah. Para buruh migran hanya dilihat sebagai salah satu aset untuk mengeruk devisa. Mereka yang bersimbah keringat dan darah di negeri orang, karena negara tak memenuhi kewajiban memberikan kesempatan kerja, tak dianggap punya hak sama sebagai warga negara. Maka, Ruwiyati yang telah dipancung dan Sutinah yang menunggu ajal di negeri orang, hanyalah angka sial. Hak hidupnya sebagai manusia dan warga negara Indonesia, yang semestinya dijamin dan menjadi tanggung jawab negara, dihargai hanya dengan nominal uang. Itu pun ditawar-tawar, serendah-rendahnya!

Berdasarkan data resmi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010, hingga februari 2010 total tercatat sebanyak 2.679.536 pekerja asal Indonesia yang bekerja di luar negri. Dan pada tahun 2010 tercatat 1075 TKI yang mendapat penyiksaan. Dan menurut Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan, Bachtiar Arif, devisa rata-rata per tahun yang disumbang oleh TKI adalah sebesar 39,3 triliun.

BAB IV

PENUTUP

 

4.1 Kesimpulan

  1. Alasan utama kebanyakan TKW bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi. Kebanyakan mereka adalah orang miskin. Jasa tenaga kerja mereka tidak dapat disalurkan di dalam negeri karena negara tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup. Dengan bahasa lain, negara sebenarnya telah gagal merealisasikan kesejahteraan bagi warga negaranya.
  2. Dalam lima tahun belakangan ini, beberapa negara telah melakukan langkah nyata untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Namun pada umumnya perubahan-perubahan tersebut masih berjalan lambat dan harus melalui perdebatan yang sulit.

4.2 Saran

  1. Diharapakan pemerintah ke depannya mampu memberikan perlindungan yang lebih tinggi terhadap TKI, supaya hak dan kewajiban mereka dapat terpenuhi serta tidak terjadi lagi  kasus-kasus kekerasan terhadap mereka
  2. Pemerintah harus menambah/ meningkatkan lapangan perkerjaan yang sudah ada serta kursus keterampilan agar tidak banyak warga negara Indonesia yang menjadi TKI untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Martini, 2013, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Hartomo Media Pustaka

http://eyranucwaemtea.blogdetik.com/2011/02/05/kekerasan-terhadap-tenaga-kerja-wanita/

Bayu Insani dan Ida Raihan, 2008, TKW Menulis, Yogyakarta: PT Leutika

http://sosialisasikami.blogspot.com/p/hak-dan-kewajiban-tki.html

http://www.vhrmedia.com/new/we-artikel_detail.php?id=188&r=165

http://alibachtiar.wordpress.com/2012/07/14/perekonomian-desa-devisa-dan-ironi-memilukan/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s