Analisis Kasus Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Perusahaan Adira Finance Cabang Bukit Tinggi

Posted: May 30, 2013 in Hukum Bisnis

ANALISIS KASUS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PERUSAHAAN ADIRA FINANCE CABANG BUKIT TINGGI

UNJ

Disusun Oleh :

FADHIL MUHAMMAD

MUHAMMAD ARIEF FAUZI

TONI PRASETIYO

HUKUM BISNIS

S1 AKUNTANSI REG B 2012

 

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2013

A. Kasus Penyelesaian Sengketa Konsumen

Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bukittinggi, Sumatera Barat mengintruksikan leasing Adira Finance cabang Bukittinggi sebagai tergugat untuk menghapus seluruh denda kepada Zulfikar sebagai penggugat terhitung sejak mulai terjadinya sengketa jual beli mobil Avanza. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim BPSK Bustamar pada sidang putusan arbitrase pada hari kamis, 11 April. Majelis juga menolak sebagian gugatan penggugat dan mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat tersebut.

B. Keputusan BPSK

             Bustamar menjelaskan, gugatan penggugat yang ditolak, yakni permohonan untuk menebus rasa malu kepada tergugat, permohonan untuk menutup Kantor Adira Finance Bukittinggi dan permohonan ganti rugi yang diajukan penggugat ,karena itu adalah ranah pidana.

“Gugatan penggugat yang diterima adalah Bunga 13,265 dikembalikan menjadi 6,997 persen dan pelunasan angsuran ke-20 sebesar Rp92.891.401, bukan senilai Rp101 juta yang diklaim Adira, karena nilai ditetapkan Adira jauh berbeda dengan kesepakatan awal dengan penggugat dan menghapuskan semua denda penggugat sejak sengketa ini terjadi,” terang Bustamar didampingi anggota Zulkifli J dan Indra Jaya.

BPSK dalam memberikan putusan ini sesuai wewenang dan undang-undang yang berlaku. “Memang dalam hal pengurusan sertifikat fidusia oleh Adira Finance Cabang Bukittinggi terdapat cacat administrasi dimana Akta Notaris dibuat pada tanggal 26 Desember 2012 di Padang dan Sertfikat Fidusia itu didaftarkan dan diterbitkan pada 7 Januari 2013 sedangkan Surat Perjanjian Pembiayan Secara Bersama dibuat pada 28 Maret 2011,” ujarnya sambil mengatakan disamping adanya kejanggalan-kejanggalan dalam berkas –berkas surat yang diberikan Adira Finance ke BPSK.

Namun, kata dia, itu bukan wilayah BPSK. Jika penggugat menilai ada unsur pidana, silahkan melapor ke polisi, karena tak ada wewenang BPSK sampai ke sana.

Sementara Zulfikar mengatakan, dalam masa sidang di BPSK ini tergugat Adira sama sekali tidak pernah menjawab tentang topik yang disengketakan dan selalu berdalih kepada surat perjanjian yang sudah ditandatangani.

“Sehingga pertanyaan dan penjelasan tentang suku bunga apa yang dipakai oleh Adira seperti yang diminta oleh penggugat baik dari surat-surat yang dimasukkan ke Adira maupun yang sudah sampai pada tahap sidang yang kedua itu tidak pernah dijawab dan selalu dialihkan sehingga melenceng jauh dari topik yang disengetakan itu,” ujarnya.

Kata dia, kesepakatan awal (nego), mobil dibeli secara kredit dengan rincian Harga kontan mobil (C.O.D) Rp156.200.000, – DP Minimum 20% Rp 31.240.000, jumlah Rp124.960.000. Asuransi Rp.10,8% (4tahun)Rp. 16.869.000.

“Jadi total hutang pokok adalah 141.829.000.ditambah bunga 7,13/tahun x 4 tahun =Rp.40.449.802.sehingga total pokok hutang + bunga adalah Rp.182.279.402,- dengan anggsuran setiap bulannya Rp.3.798.000,-untuk 48 kali anggsuran,” sebutnya.

Ia melanjutkan, DP/downpayment yang harus dirinya bayar sebanyak Rp36.000.000,- dengan rincian DP Minimum 20% Rp31.240.000,+Biaya admin Rp 950.000,-+Angsuran bulan ke 1Rp 3.798.000,-Total DP Rp35.988.000,-(sama-sama disepakati jadi Rp36.000.000,-).

“Sebab kesepakatan ini sudah sama sama disetujui dengan saling percaya secara bersama antara saya dengan utusan dari adira, kemudian saya disuruh untuk menanda tangani surat perjanjian yang masih kosong dan tanpa memakai materai,” katanya.

Kredit itu, lanjutnya sudah berjalan selama 19 bulan dengan lancar. Permasalahan mulai muncul pada bulan ke-20 ketika ia bermaksud untuk membayar lunas semua kredit.

“Waktu itu, saya mengkalkulasikan bahwa saya harus membayar sekitar Rp80 juta lagi untuk melunasi mobil, dengan hitungan bunga per tahunnya 6,997 persen. Namun saya terkejut karena dari hitungan Adira jumlahnya jauh lebih tinggi di mana dari memo draft pre-termination Adira tertanggal 1 Oktober 2012, total yang harus dibayar sebesar Rp101.373.000. kemudian pada memo draft pre-termination kedua yang dikirim Adira jumlahnya kembali naik, mencapai Rp101.511.000,” ungkap Zulfikar.

Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, lanjutnya, ia menyimpulkan, Adira dinilai telah melanggar kesepakatan awal dalam hal penentuan bunga cicilan.

“Awalnya disepakati bunga cicilan mobil yang harus dibayar ke Adira sebesar 6,997 persen per tahun namun tanpa diberitahu naik menjadi 13,265 persen per tahun,” sebutnya.

Ia mengatakan lagi, pada surat kontrak kosong yang sudah ditanda tangani tanpa memakai materai sebelumnya telah diubah butir-butir sebagaimana Jumlah fasilitas pembiayaan bersama menjadi Rp142.362.300,- (total hutang pokok) dan Bunga13.26%. Sedangkan yang telah sama-sama disepakati sebelumya bahwa Jumlah fasilitas pembiayaan bersama Rp141.829.600,- (total hutang pokok) Bunga 6.997%/tahun.

“Rancunya penetapan suku bunga pinjaman yang telah disepakati dari 6,997 persen naik menjadi 13,265 persen ketahuan dalam kartu piutang yang saya dapatkan,” sebutnya.

Zulpikar lebih jauh menjelaskan surat pertama diajukan 18 Oktober 2012. Akan tetapi pihak Adira membalas surat yang diajukan itu dengan jawaban terima kasih atas kritikan dan saran yang diberikan untuk perbaikan pelayanan pihaknya dimasa mendatang.

“Padahal saya bukan mengkririk ataupun memberi saran tetapi menanyakan kerancuan dalam penetapan jenis suku bunga pinjaman. Jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dipertanyakan,” tandasnya.

Karena merasa tak mendapat respon, lanjutnya lagi, Zulfikar kembali membuat surat kedua yang diajukan 29 Oktober 2012, dimana intinya masih meminta kejelasan penetapan suku bunga.

“Dalam surat kedua itu, saya menegaskan jika Adira tidak juga memberikan jawaban secara tertulis, saya akan menghentikan untuk sementara waktu pembayaran angsuran sebuah mobil toyota Avanza G VVTI-1,” katanya.

Setelah surat kedua, dirinya kembali menyurati Adira pada 7 Desember 2012 yang masih meminta kejelasan penetapan suku bunga. Dan Pada surat ketiga itu ia tembuskan ke Bank Indonesia pada 10 Desember 2012 serta ke sejumlah media masa. Namun tidak juga ada jawaban.

Dalam proses menunggu jawaban secara tertulis dari Adira itu, zulfikar akan menghentikan untuk sementara waktu pembayaran angsuran kredit mobil itu.

“Tunggakan itu bukan karena saya tidak mampu membayar angsuran setiap bulannya, melainkan sebagai konsekwensi tidak adanya jawaban tertulis dari Adira.

Zulfikar mengaku untuk apa membayar cicilan lagi karena dirinya akan melunasi kredit mobil, serta ingin mengetahui sisa hutang pokoknya.

Ia menegaskan, dirinya bukan tak sanggup untuk membayar angsuran setiap bulannya. Hal itu dibuktikan dengan akan dilakukan pelunasan kredit mobil serta tidak pernah menunggak membayar cicilan setiap bulannya yang telah berjalan selama 19 bulan.

“Namun ternyata pihak Adira bukannya mengirim surat jawaban tertulis sebagai mana yang dipertanyakan, Adira malah mengirimkan surat penyitaan melalui debt colektor yang serta merta telah mempermalukan saya dengan keributan yang terjadi di depan umum, di mana seolah-olah masyarakat yang melihat keributan tersebut menilai saya tidak sanggup membayar cicilan mobil lagi,” kata dia.

Dengan telah diputuskankannya hasil sidang sengketa konsumen ini oleh majelis BPSK Kota Bukittinggi kepada penggugat dan tergugat diberikan waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum (banding) ke Pengadilan Negeri Bukittinggi. Kesempatan banding tersebut jika para pihak merasa tidak puas dengan hasil putusan BPSK ini.

C. Analisis Kasus

Sesuai dengan keputusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) diatas, Adira Finance cabang Bukittinggi sebagai tergugat harus menghapus seluruh denda kepada Zulfikar sebagai penggugat terhitung sejak mulai terjadinya sengketa jual beli mobil Avanza.

Dengan telah diputuskankannya hasil sidang sengketa konsumen ini oleh majelis BPSK Kota Bukittinggi kepada penggugat dan tergugat, kedua belah pihak diberikan waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum (banding) ke Pengadilan Negeri Bukittinggi. Kesempatan banding tersebut bisa dilakukan jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil putusan BPSK ini.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s